SUARAREPUBLIK.COM – MOROWALI UTARA, SULAWESI TENGAH – Kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., ke Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Selasa (16/11/2026), tidak hanya diwarnai agenda peresmian SMA Islam Terpadu Al-Madinah di lingkungan Pondok Pesantren Al-Madinah dan pembukaan Turnamen Berani Cup di Lapangan Batu Rube. Kunjungan tersebut juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyuarakan sejumlah persoalan yang selama ini membutuhkan perhatian pemerintah.

Salah satu persoalan yang mencuri perhatian adalah penolakan terhadap aktivitas PT Cipta Agro Sakti (CAS). Masyarakat Desa Ueruru bahkan memasang spanduk di sepanjang jalan sebagai bentuk aspirasi dan desakan agar aktivitas perusahaan tersebut dihentikan. Pemasangan spanduk itu menjadi pesan terbuka kepada gubernur agar melihat langsung persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam sesi tanya jawab saat peresmian SMA Islam Terpadu Al-Madinah, seorang tokoh masyarakat yang juga merupakan bagian dari insan pers menyampaikan langsung aspirasi terkait masyarakat eks transmigrasi dan tanah adat.

Di hadapan gubernur, ia meminta agar Anwar Hafid bersedia mengunjungi kawasan bendungan untuk menemui lebih dari 400 masyarakat yang disebut sedang menunggu perhatian pemerintah.

Ia juga menyampaikan bahwa lahan tersebut, menurut keterangannya, telah dikuasai selama kurang lebih 32 tahun oleh perusahaan Kurnia (PT KLS), yang disebut tidak memiliki HGU maupun izin sebagaimana mestinya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid mengatakan pemerintah sedang menangani persoalan tersebut. Ia meminta masyarakat memberikan waktu karena penyelesaiannya membutuhkan kehati-hatian.

Gubernur mengibaratkan penyelesaian masalah tersebut seperti menarik benang dari tepung agar tidak menimbulkan kerusakan. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah meminta data kepada pihak perusahaan, tetapi hingga saat itu data yang diminta belum diserahkan.

Pada kesempatan yang sama, Nurwalid, salah satu perwakilan masyarakat terpilih dari wilayah Baturube, turut menyampaikan persoalan dugaan illegal logging di kawasan Cagar Alam Morowali.

Ia mempertanyakan dugaan aktivitas pembalakan liar yang menurutnya telah berlangsung bertahun-tahun. Bahkan, ia membandingkan kondisi tersebut dengan kesulitan masyarakat memperoleh kayu untuk kebutuhan pembangunan Masjid Raya Baiturrahman.

Sebagai panitia pembangunan masjid, Nurwalid mengaku penggunaan satu batang kayu saja menghadapi larangan karena berada dalam kawasan cagar alam.

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyatakan akan menurunkan seluruh Polisi Kehutanan ke wilayah tersebut pada pekan ini.

“Illegal logging itu, insyaallah minggu ini saya turunkan semua Polisi Kehutanan di sana. Mau siapapun di situ, tidak ada cerita,” tegasnya.

Usai kegiatan peletakan batu pertama pembangunan SMA Islam Terpadu Al-Madinah, Kepala Desa Posangke, Asril, juga memberikan keterangan kepada awak media terkait situasi antara pihak PT KLS dan Aliansi.

Dalam keterangannya, Asril menyampaikan bahwa untuk sementara tidak boleh ada aktivitas pemanenan, baik dari pihak perusahaan maupun pihak Aliansi, khususnya di lahan SSPE. Namun, ia menyebut wilayah Leya menjadi pengecualian.

“Untuk sekarang ini, dari pihak PT KLS dan pihak Aliansi supaya tidak diadakan pemanenan, baik dari pihak perusahaan maupun pihak Aliansi, khususnya di lahan SSPE. Terkecuali Leya. Nah, itu saja,” jelas Asril.

Sementara itu, jauh sebelumnya, pengawas PT KLS juga pernah memberikan keterangan kepada awak media. Ia menyampaikan bahwa perusahaan memberikan ruang kepada masyarakat apabila ingin mempersoalkan status atau kepemilikan lahan.

Namun, pihak perusahaan meminta agar masyarakat tidak mengambil buah kelapa sawit yang menurut perusahaan merupakan hasil tanaman mereka.

Pengawas tersebut juga mengungkapkan bahwa PT KLS telah melaporkan mantan Kepala Desa Taronggo.

Berbagai keterangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan antara masyarakat, Aliansi, dan PT KLS masih membutuhkan kejelasan. Pemerintah diharapkan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap riwayat penguasaan lahan, dokumen perizinan, serta dasar hukum aktivitas perusahaan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Di sisi lain, Kepala Desa Boba juga memberikan keterangan kepada awak media terkait persoalan PT CAS. Ia menyatakan bahwa menurutnya tidak terdapat konflik antara masyarakat Desa Boba dengan perusahaan.

Ia menjelaskan bahwa wilayah Desa Boba sebelumnya telah diserahkan oleh mantan kepala desa bersama BPD dan tokoh masyarakat kepada masyarakat Boba. Menurutnya, masyarakat setempat juga belum pernah menyampaikan pengaduan terkait persoalan HGU kepada pemerintah desa.

Kepala desa tersebut menegaskan tidak ingin mengambil tindakan tanpa adanya keluhan masyarakat. Namun, apabila ada warga yang menyampaikan persoalan, pihak desa menyatakan siap bersama-sama mencari penyelesaian.

Sementara itu, General Manager PT CAS, T. Gerson, saat dimintai keterangannya menjelaskan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat sebelumnya tidak terlebih dahulu disampaikan kepada pihak perusahaan, melainkan langsung dilaporkan kepada kepolisian.

Menurutnya, pihak perusahaan bersama kepolisian telah berupaya melakukan mediasi, tetapi hasil mediasi tersebut tidak diterima oleh pihak pendemo.

Ia juga menjelaskan bahwa langkah perusahaan bertujuan menjaga keamanan dan kelangsungan operasional, termasuk penanganan buah kelapa sawit agar tidak membusuk dan merugikan petani plasma maupun masyarakat sekitar.

T. Gerson menegaskan bahwa perusahaan telah menjalankan kegiatan berdasarkan ketentuan dan regulasi yang berlaku, termasuk terkait izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Terkait pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, T. Gerson mengaku pihak perusahaan tidak menerima undangan.

“Seandainya diundang, pasti kami datang. Itu bagus,” ungkapnya.

Namun, pernyataan tersebut dibantah Rahaman, salah seorang warga Desa Opo. Ia menyebut PT CAS sebenarnya telah menerima undangan dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Rahaman juga menegaskan bahwa masyarakat memang telah dimediasi, tetapi mereka tidak bersedia berdamai dengan pihak perusahaan.

Di tengah perbedaan keterangan tersebut, awak media kembali meminta tanggapan Gubernur Sulawesi Tengah seusai pembukaan Turnamen Berani Cup di Lapangan Batu Rube.

Terkait penolakan masyarakat Desa Ueruru terhadap PT CAS, gubernur menyatakan pemerintah akan melakukan pemeriksaan terhadap izin perusahaan dan status lahan yang dipersoalkan. Pemerintah juga akan menelusuri apakah lahan tersebut merupakan lahan desa serta bagaimana proses perizinannya apabila masyarakat menyatakan penolakan.

Pernyataan gubernur tersebut kini menjadi perhatian masyarakat yang berharap pemerintah tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menindaklanjutinya melalui pemeriksaan langsung dan keterbukaan dokumen.

Persoalan yang mencuat di Bungku Utara memperlihatkan bahwa masih ada sejumlah hal mendasar yang membutuhkan penyelesaian, mulai dari kepastian status tanah, legalitas perusahaan, perlindungan hak masyarakat, hingga pengawasan kawasan konservasi.

Masyarakat tentu tidak cukup hanya mendengar janji penyelesaian. Mereka membutuhkan kepastian hukum dan tindakan nyata dari pemerintah.

Kini publik menunggu apakah pernyataan gubernur mengenai pemeriksaan lahan dan perizinan PT CAS serta penurunan Polisi Kehutanan benar-benar diwujudkan di lapangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan memberikan perhatian serius terhadap seluruh persoalan tersebut. Bahkan, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga diharapkan turut memberikan perhatian agar persoalan masyarakat di Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, tidak terus berlarut-larut tanpa kepastian.

Sebab, ketika masyarakat sudah menyampaikan aspirasi secara terbuka, yang dibutuhkan bukan sekadar jawaban, melainkan penyelesaian yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.