Kuasa hukum turut mengingatkan adanya ketentuan mengenai tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 591 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Namun, penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian unsur-unsur pidana yang sah. Dengan demikian, tidak boleh ada pihak yang langsung dianggap bersalah sebelum terdapat bukti yang cukup.

“Kami tidak ingin hanya pelaku utama yang diproses apabila memang terdapat pihak lain yang turut terlibat. Siapa pun yang berdasarkan hasil penyidikan terbukti memenuhi unsur tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian kepada penyidik,” tegas Yasa’aro.

KUASA HUKUM: JANGAN HANYA TANGKAP PELAKU, PULIHKAN HAK KORBAN!

Lebih lanjut, tim kuasa hukum berharap Polrestabes Medan tidak hanya fokus pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memprioritaskan pencarian dan pemulihan barang-barang milik korban.

Menurut mereka, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari penetapan tersangka dan penahanan, melainkan juga dari kemampuan mengungkap perkara secara utuh serta memastikan hak-hak korban mendapatkan perlindungan.

Penyidik diharapkan bekerja secara profesional, transparan, dan objektif dalam mengembangkan perkara, termasuk mendalami setiap informasi mengenai dugaan aliran barang hasil pencurian.

“Kami percaya bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memastikan hak-hak korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Terima kasih kepada Polrestabes Medan atas atensi dan langkah penegakan hukum yang telah dilakukan. Kami berharap perkara ini dapat dituntaskan secara menyeluruh dan berkeadilan,” tutup Eben Haezar.

Kini, perhatian tertuju pada langkah lanjutan penyidik Polrestabes Medan: mampukah keberadaan emas yang diduga digadaikan tersebut ditelusuri hingga tuntas, sehingga hak korban dapat dipulihkan dan seluruh fakta perkara terungkap secara terang?. (Tim)