Suararepublik.com Humbang Hasundutan – Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, menjadi perhatian masyarakat. Rokok yang diduga tidak dilengkapi pita cukai sesuai ketentuan disebut-sebut telah beredar di sejumlah kecamatan.

Lebih jauh, muncul dugaan adanya keterlibatan atau kerja sama dengan oknum petugas dalam aktivitas peredaran rokok ilegal tersebut. Dugaan ini perlu ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan peredaran rokok ilegal tersebut telah menjangkau 10 kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan, yakni:

1. Kecamatan Baktiraja (7 desa).
2. Kecamatan Dolok Sanggul (1 kelurahan dan 27 desa).
3. Kecamatan Lintong Nihuta (22 desa).
4. Kecamatan Onan Ganjang (12 desa).
5. Kecamatan Pakkat (22 desa).
6. Kecamatan Paranginan (11 desa).
7. Kecamatan Parlilitan (20 desa).
8. Kecamatan Pollung (13 desa).
9. Kecamatan Sijamapolang (10 desa).
10. Kecamatan Tarabintang (9 desa).

Selain dugaan luasnya wilayah peredaran, informasi yang berkembang juga menyebut seorang pria bermarga Sinambela berinisial HT, yang berdomisili di Kabupaten Humbang Hasundutan, diduga sebagai pemasok dan bos besar rokok illegal tanpa cukai tersebut.

Bahkan, omzet penjualan rokok ilegal itu ditaksir mencapai ratusan juta rupiah setiap harinya. Namun, angka omzet maupun dugaan keterlibatan pihak yang disebut tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Masyarakat meminta Kapolda Sumatera Utara agar segera memberikan perhatian dan memerintahkan jajarannya melakukan penyelidikan menyeluruh. Penelusuran diharapkan mencakup sumber pasokan, jalur distribusi, tempat penyimpanan, jaringan penjualan, serta kemungkinan adanya pihak yang memberikan perlindungan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga diminta turun langsung untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk rokok yang beredar, termasuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan cukai.

Masyarakat menegaskan bahwa apabila ditemukan keterlibatan oknum petugas, tindakan tegas harus diberikan sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum diharapkan tidak tebang pilih dan menyentuh seluruh pihak yang terbukti terlibat.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan keterlibatan HT maupun dugaan kerja sama dengan oknum petugas belum terverifikasi secara independen. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi HT serta pihak-pihak maupun instansi terkait.

Publik kini menantikan langkah konkret Kapolda Sumatera Utara dan Bea Cukai untuk mengungkap dugaan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kapolres Humbang Hasundutan, AKBP Adi Nugroho, S.H., S.I.K saat di konfirmasi pada 12 November 2026 belum memberikan tanggapan terkait hal tersebut. (Tim)