MOROTAI | SuaraRepublik.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, gagal menyalurkan seluruh dana bantuan sosial (bansos) yang dialokasikan pada 2025. Dari total Rp1,54 miliar yang disiapkan, hanya Rp811 juta atau 52,55 persen yang terealisasi. Sisanya, Rp732,42 juta, kembali ke kas daerah.

Temuan tersebut tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2025, Nomor 16.A/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.

Berdasarkan Tabel 5.A.2.1.5.1 tentang Realisasi Belanja Sosial, sebagian besar dana dialokasikan untuk bantuan berupa uang kepada kelompok masyarakat, yakni Rp1,393 miliar. Namun, pembayaran yang terealisasi hanya sekitar Rp811 juta atau 58,21 persen. Sekitar Rp582 juta lainnya tidak tersalurkan.

Adapun bantuan untuk lembaga nonpemerintahan di bidang pendidikan, keagamaan, dan sektor lainnya memperoleh alokasi Rp150,15 juta. Seluruhnya tercatat tidak terealisasi.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Morotai, Ansar Tibu, mengatakan rendahnya penyerapan dipengaruhi ketidakseimbangan antara dana yang disiapkan dan jumlah calon penerima.

Menurut Ansar, jumlah masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima pada 2025 lebih sedikit dibandingkan perkiraan saat penyusunan kebutuhan.

“Pada 2025 memang terjadi ketidaksesuaian antara jumlah bantuan sosial yang dianggarkan dengan jumlah penerima. Jumlah penerima saat itu sedikit, sementara anggaran yang disiapkan lebih besar, sehingga terdapat kelebihan anggaran,” kata Ansar saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).

Selain persoalan data penerima, keterlambatan proses pembayaran turut memengaruhi rendahnya serapan. Dinsos sempat merencanakan agar sisa bantuan dilanjutkan pada 2026. Namun, rencana tersebut urung dilakukan setelah berkonsultasi dengan BPK.

Ansar menjelaskan, bantuan yang menjadi beban tahun anggaran tertentu harus diselesaikan pada periode yang sama. Pembayaran tidak dapat dialihkan begitu saja ke tahun berikutnya.

“Memang ada juga keterlambatan penyaluran bantuan. Saat itu kami berencana meluncurkan bantuan tersebut ke 2026. Tetapi, setelah berkomunikasi dengan BPK, disampaikan bahwa bantuan sosial tidak bisa diluncurkan. Pelaksanaannya harus selesai pada tahun berjalan dan selanjutnya dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh sisa dana yang tidak tersalurkan dikembalikan ke kas daerah. Masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan kembali melalui penganggaran pada tahun berikutnya.

Sebelumnya, BPK mencatat pemberian hibah dan bantuan sosial Pemkab Morotai telah mengacu pada Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 466/2/PM/2012 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Morotai.

Meski memiliki dasar regulasi, rendahnya penyerapan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap perencanaan kebutuhan, pemutakhiran data calon penerima, dan ketepatan waktu pembayaran agar dana publik benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.