Langkah tersebut diperlukan agar persoalan tidak sekadar menjadi polemik, tetapi benar-benar mendapatkan penyelesaian berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.
JANGAN SAMPAI HUKUM TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS
Aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran sumber air, perubahan bentang alam, serta kerugian negara.
Apabila dugaan PETI di Tor Ampulu terbukti, penegakan hukum harus dilakukan tanpa memandang latar belakang, jabatan, maupun kedudukan pihak yang terlibat.
Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan terlindungi. Sementara negara berkewajiban memastikan sumber daya alam dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan sendiri.
BUKA RUANG KLARIFIKASI DAN HAK JAWAB
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Alimin maupun pihak Korem Sibolga mengenai informasi yang beredar tersebut.
R membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Alimin, Komandan Korem terkait, Kodam I/Bukit Barisan, Polres Mandailing Natal, Polda Sumatera Utara, serta instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang pertambangan.
menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsih kontrol sosial pers dan dorongan agar dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin ditelusuri secara profesional.
Jangan sampai aktivitas yang diduga melanggar hukum terus berlangsung tanpa pengawasan. Jika benar ada pelanggaran, usut sampai tuntas. Jika tidak terbukti, berikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat. (Tim)









Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.