MOROTAI | SuaraRepublik.com ā Dua perempuan di Desa Tiley, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, melaporkan seorang pria berinisial ST yang menjabat sebagai Ketua Pemuda desa setempat ke Polres Pulau Morotai atas dugaan pelecehan seksual.
Pengaduan tersebut diterima polisi pada Rabu, 18 November 2026, sekitar pukul 16.00 WIT. Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Pengaduan, laporan itu tercatat dengan Nomor STPP/263/XI/SPKT/2026 dan diklasifikasikan sebagai dugaan tindak pidana pelecehan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan peristiwa tersebut terjadi sekitar dua bulan sebelum pengaduan disampaikan. Kedua perempuan itu sebelumnya memilih diam karena diduga mendapat ancaman dari terlapor.
Keberanian mereka untuk melapor muncul setelah keduanya saling berkomunikasi dan menceritakan pengalaman masing-masing. Dari percakapan tersebut, mereka mengetahui adanya dugaan kesamaan pola tindakan yang melibatkan orang yang sama.
Keduanya kemudian mencari perlindungan dan pendampingan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perempuan dan Anak sebelum mengambil langkah hukum dengan mendatangi Polres Pulau Morotai.
Informasi lain yang berkembang menyebutkan, kemungkinan terdapat perempuan lain yang pernah mengalami tindakan serupa. Namun, dugaan tersebut belum terkonfirmasi dan masih memerlukan penelusuran lebih lanjut oleh kepolisian.
Modus pendekatan yang diceritakan berkaitan dengan persoalan pribadi perempuan, mulai dari konflik keluarga, perselingkuhan, masalah pekerjaan hingga persoalan rumah tangga. Persoalan tersebut diduga menjadi pintu masuk untuk membangun komunikasi dan kedekatan dengan para perempuan sebelum terjadi tindakan yang dilaporkan sebagai pelecehan seksual.
Dugaan pola tersebut perlu didalami penyidik, termasuk untuk mengetahui apakah terdapat penyalahgunaan kepercayaan atau pemanfaatan kerentanan para perempuan.
Secara hukum, dugaan peristiwa tersebut dapat ditelaah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Pasal 4 UU TPKS mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual fisik dan nonfisik.
Sementara Pasal 6 mengatur sejumlah bentuk pelecehan seksual fisik. Salah satunya, huruf c, berkaitan dengan perbuatan seksual yang dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau memanfaatkan kerentanan maupun ketergantungan seseorang untuk memaksa atau menggerakkan orang tersebut melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.
Penerapan ketentuan tersebut tetap bergantung pada fakta peristiwa, keterangan korban, serta alat bukti yang diperoleh penyidik.
UU TPKS juga menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pasal 25 mengatur ketentuan pembuktian dalam perkara kekerasan seksual, termasuk penggunaan keterangan saksi dan/atau korban bersama alat bukti sah lainnya sesuai ketentuan undang-undang.
Penanganan perkara ini kini menjadi perhatian publik. Polres Pulau Morotai diharapkan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan memeriksa para pihak, mendalami dugaan ancaman, serta menelusuri kemungkinan adanya korban lain.










Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.