MOROTAI | SuaraRepublik.com — Jejak ekspansi industri nikel di Pulau Halmahera menyisakan persoalan lingkungan dan sosial. Hutan yang menjadi ruang hidup masyarakat, sungai, hingga wilayah pesisir menghadapi tekanan seiring meluasnya aktivitas industri pertambangan dan pengolahan nikel.

Persoalan tersebut terungkap dalam laporan investigasi bertajuk “Rumah Kami, Nikel Mereka: Dampak Lingkungan dan Sosial dari Industri Nikel di Indonesia dan Tanggung Jawab Rantai Pasok Korea Selatan” yang diluncurkan Alliance for Resource & Climate Justice Center (ARC Center), Institute for National Democracy Studies (INDIES), dan Yayasan Fala Lamo Maluku Utara di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Investigasi lapangan sepanjang 2026 itu mencatat sejumlah persoalan, mulai dari deforestasi, pencemaran air dan udara, ketergantungan industri terhadap PLTU batu bara, hingga ancaman terhadap sumber penghidupan masyarakat lokal.

Dampak tersebut juga menyentuh Masyarakat Adat O’Fongana Manyawa yang selama turun-temurun menggantungkan kehidupan pada kawasan hutan.

Direktur Yayasan Fala Lamo, Jefferson Tasik, mengatakan ekspansi industri telah mengubah lingkungan yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat Halmahera.

Ia menilai ancaman terhadap masyarakat adat bukan sekadar persoalan kehilangan wilayah, melainkan juga menyangkut keberlanjutan kehidupan dan hak-hak mereka.

Tak hanya menelusuri dampak di wilayah produksi, laporan tersebut turut mengungkap keterlibatan perusahaan dan lembaga keuangan Korea Selatan dalam rantai pasok nikel Indonesia melalui investasi, impor, dan pembiayaan proyek industri.

ARC Center, INDIES, dan Yayasan Fala Lamo mendesak pemerintah mengevaluasi pengembangan industri nikel, memperkuat perlindungan lingkungan dan hak masyarakat, serta menghentikan pembangunan PLTU batu bara captive baru.

Mereka juga meminta perusahaan dan lembaga keuangan yang menikmati manfaat dari rantai pasok nikel bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan, termasuk melakukan pemulihan terhadap masyarakat terdampak.

Laporan ini kembali mengangkat pertanyaan mendasar tentang siapa yang menikmati keuntungan industri nikel dan siapa yang harus menanggung konsekuensi kerusakan lingkungan di wilayah penghasil.