MOROTAI | SuaraRepublik.com — Aliansi Rakyat Tertindas (ARIT) memanfaatkan momentum Sumpah Pemuda ke-98, Rabu (28/10/2026), untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai merespons sejumlah persoalan masyarakat. Namun, saat massa mendatangi Kantor Bupati, mereka tidak bertemu langsung dengan kepala daerah maupun Sekretaris Daerah.

Aksi kemudian berlanjut hingga pertigaan depan Masjid Agung Baiturrahman, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Kapolres Pulau Morotai AKBP drh. Dedi Wijayanto turun langsung mengawal demonstrasi dan meminta massa tidak menutup akses jalan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk persoalan sengketa lahan dan rencana latihan militer yang dikhawatirkan berdampak terhadap masyarakat.

Kapolres Pulau Morotai AKBP drh. Dedi Wijayanto mengatakan, kepolisian telah menyiapkan pengamanan sejak massa mendatangi Kantor Bupati. Menurut dia, Bupati tidak berada di tempat, Wakil Bupati sedang sakit, sedangkan Sekretaris Daerah berada di luar kota.

Massa sempat diterima Asisten I Setda Pulau Morotai. Namun, mereka menilai pertemuan tersebut belum cukup untuk membahas dan menyelesaikan tuntutan yang disampaikan.

Dedi mengatakan, pihaknya mendorong agar seluruh aspirasi massa diteruskan kepada pemerintah daerah untuk dicatat dan dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Kami sampaikan agar seluruh tuntutan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dicatat dan dibahas bersama OPD terkait,” kata Dedi.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah diharapkan mengundang dinas terkait bersama perwakilan massa untuk melakukan dengar pendapat atau hearing. Dengan begitu, persoalan yang disampaikan dapat dibahas bersama untuk mencari penyelesaian.

Saat massa melanjutkan orasi di pertigaan depan Masjid Agung Baiturrahman, Dedi meminta demonstran tetap memberikan ruang bagi kendaraan yang melintas. Ia mengatakan, penutupan jalan berpotensi menghambat aktivitas masyarakat dan memicu gesekan antara demonstran dan pengguna jalan.

Sementara itu, Koordinator Lapangan ARIT, Nudin Amor, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari refleksi Sumpah Pemuda sekaligus upaya mendesak pemerintah daerah merespons berbagai persoalan masyarakat.

Ia menyebut salah satu tuntutan berkaitan dengan sengketa lahan dan rencana latihan militer yang melibatkan sejumlah negara asing. Menurut Nudin, rencana tersebut perlu dipertimbangkan karena dikhawatirkan berdampak terhadap petani dan berpotensi memperpanjang konflik agraria.

Nudin menjelaskan, aksi semula direncanakan berlangsung di Kantor Bupati dan DPRD Pulau Morotai. Namun, massa mengalihkan salah satu tujuan aksi setelah mempertimbangkan kondisi di sekitar DPRD.

Ia juga menyayangkan tidak adanya pejabat pemerintah daerah yang menemui massa saat mereka berada di Kantor Bupati sekitar pukul 12.00 WIT. Berdasarkan informasi yang diterima massa, sejumlah pegawai OPD disebut telah meninggalkan kantor.

ARIT merupakan aliansi yang terdiri atas sejumlah elemen, di antaranya GEMPAR, SMI, Sekolah Kritis, GAMHAS, serta sejumlah individu pro-demokrasi.