Suara Republik.com
Jakarta – PDIP mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto mengangkat Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. PDIP berharap pergantian Kapolri menjadi momentum memperkuat reformasi Polri.
“PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan Surat Presiden dengan menetapkan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).
Hasto mengatakan pergantian Kapolri bukan hanya soal pergantian figur. Namun, kata dia, juga momentum untuk melakukan pembenahan di tubuh Polri.
“Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali,” tegas Hasto.
Dia juga mencermati sejumlah hal yang disampaikan Jenderal Suyudi saat menjalani fit and proper test di DPR. Salah satunya terkait prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum dan fenomena no viral no justice.
“Apa yang disampaikan Komjen Suyudi tentang kesetaraan di hadapan hukum, transparansi perkara, dan no viral no justice perlu diterjemahkan secara konkret. Bahkan, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi kultur Polri dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap Polri bergantung pada penegakan hukum yang adil tanpa membedakan latar belakang maupun status seseorang. Sebab itu, Hasto menegaskan pentingnya agenda reformasi Polri dilanjutkan dan diperkuat di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru.
Dia menyebut sejumlah hal yang perlu diperkuat, seperti independensi penyidikan, transparansi penanganan perkara, pemberantasan pungutan liar dan praktik transaksional, perlindungan HAM dan demokrasi, serta penguatan akuntabilitas Propam dan pengawasan eksternal.
“Yang juga sangat penting adalah menjawab harapan publik agar Polri tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. Institusi kepolisian harus berdiri untuk seluruh rakyat Indonesia dan bekerja berdasarkan hukum serta konstitusi,” kata Hasto.
Hasto menilai keberhasilan kepemimpinan Polri ke depan tak hanya diukur dari program dan capaian administratif. Menurutnya, ukuran utamanya ialah meningkatnya kepercayaan masyarakat serta adanya kepastian dan keadilan hukum.
“Ukuran keberhasilan harus diletakkan pada kepercayaan publik dan terciptanya supremasi hukum, sehingga rakyat mendapatkan kepastian dan keadilan hukum,” ujarnya.
“Selamat bekerja untuk Kapolri baru. PDI Perjuangan berharap momentum ini benar-benar menjadi awal penguatan profesionalitas Polri, supremasi hukum, serta kehadiran kepolisian yang semakin dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” imbuh Hasto.
(Irpan)
