Suararepublik.com Jakarta, 1 Oktober 2026 – Ketua Umum Fast Respon (FRN), R.Mas MH Agus Rugiarto Astrodiarjo, SH., MH. (Agus Flores), memberikan klarifikasi terkait berkembangnya informasi mengenai pergantian jabatan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Saya marah istilah copot, karena saya tau keadaan 2 bln kemarin..sudah diajukan Kapolri nama pengganti dirinya…sosok 94..
Sampai di undang Letkol Tedy terkait 94 itu , saya tau persis.. ujar AF
Agus Flores menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami secara proporsional perbedaan antara pergantian atau pemberhentian dengan hormat dengan istilah “dicopot” yang dapat menimbulkan persepsi berbeda.
“Yang perlu saya luruskan, pergantian jabatan Kapolri jangan langsung dimaknai sebagai pencopotan. Ini merupakan proses ketatanegaraan dan pergantian jabatan yang dilakukan melalui mekanisme resmi,” ujar Agus Flores dalam keterangannya.
Menurutnya, penggunaan istilah dalam pemberitaan sangat penting karena menyangkut pejabat negara dan institusi strategis seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Agus Flores juga mengingatkan agar informasi mengenai alasan pergantian jabatan tidak ditarik pada kesimpulan yang belum memiliki dasar keterangan resmi.
“Jangan sampai istilah yang digunakan justru membangun persepsi seolah-olah seorang pejabat dicopot karena suatu persoalan tertentu. Kita harus melihat proses resminya dan menghormati keputusan kenegaraan,” tegasnya.
Klarifikasi tersebut disampaikan di tengah proses pergantian Kapolri yang berlangsung pada Kamis, 1 Oktober 2026. DPR RI telah menyetujui pemberhentian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri dengan hormat, sekaligus menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri pengganti.
Proses tersebut sebelumnya diawali dengan Surat Presiden (Surpres) yang diterima DPR dan kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme di DPR, termasuk uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri.
Agus Flores menilai proses pergantian pimpinan di tubuh Polri harus dipandang sebagai bagian dari dinamika kelembagaan dan mekanisme pemerintahan yang berlaku.
Ia juga meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai alasan personal atau motif tertentu di balik pergantian jabatan.
“Intinya, kita harus membedakan antara pergantian jabatan secara resmi dengan pencopotan yang bernuansa sanksi. Jangan mencampuradukkan kedua istilah tersebut. Yang sudah jelas, proses pergantian Kapolri berjalan melalui mekanisme kenegaraan,” katanya.
Terkait informasi mengenai kemungkinan penugasan baru bagi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Agus Flores meminta publik menunggu keputusan dan pengumuman resmi pemerintah.
“Kalau ada penugasan baru, biarkan Presiden yang menyampaikan secara resmi. Jangan mendahului keputusan negara dengan informasi yang belum terkonfirmasi,” ujarnya.
Agus Flores menambahkan, pergantian pucuk pimpinan Polri hendaknya tidak dijadikan polemik yang berlebihan. Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan proses transisi berlangsung tertib serta kesinambungan pelayanan dan penegakan hukum tetap berjalan.
Ia berharap masyarakat dapat menerima setiap keputusan resmi negara secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh penggunaan istilah yang dapat menimbulkan kesalahpahaman.
“Yang harus kita kedepankan adalah kepentingan institusi, stabilitas nasional, dan kepastian hukum. Kita hormati proses yang sudah berjalan dan tunggu keputusan resmi selanjutnya,” pungkas Agus Flores. (Tim)
