Selain kendaraan tangki yang diduga menggunakan kedok pengangkutan CPO, terdapat pula truk Colt Diesel yang disebut ikut dalam aktivitas tersebut.

Sejumlah kendaraan disebut tidak menggunakan pelat nomor pada bagian belakang, sementara kendaraan tertentu diduga berganti-ganti nomor pelat.

Kendaraan juga disebut menggunakan terpal tinggi yang menutupi bagian muatan.

Informasi tersebut belum dapat disimpulkan sebagai upaya menghindari pemeriksaan. Namun, apabila benar ditemukan kondisi demikian, aparat perlu melakukan pemeriksaan terhadap identitas kendaraan, nomor registrasi, dokumen kendaraan, asal muatan, jenis muatan, serta tujuan pengiriman.

Sebab, semakin banyak unsur yang perlu diverifikasi, semakin penting pula memastikan apakah kendaraan tersebut bergerak sebagai perjalanan biasa atau terdapat pola distribusi yang terkoordinasi.

Polda Sumsel Didesak Jangan Berhenti pada Sopir dan Kendaraan

Sorotan publik kini diarahkan kepada Polda Sumatera Selatan.

Jika dugaan pengangkutan BBM olahan tersebut memiliki persoalan hukum, penanganan semestinya tidak berhenti pada sopir sebagai pelaksana lapangan atau kendaraan sebagai sarana angkut.

Dugaan pengawalan justru perlu menjadi salah satu pintu masuk untuk mengetahui siapa yang mengatur seluruh perjalanan.

Aparat dapat mencocokkan keterangan sopir dengan rekaman CCTV, waktu kendaraan melintas, identitas kendaraan, titik persinggahan, data perjalanan yang tersedia, keterangan saksi, serta bukti lain yang diperoleh secara sah.

Apabila ditemukan kesesuaian antara keterangan sopir, kendaraan, waktu, lokasi, rute, dan pihak yang disebut melakukan monitoring, maka dugaan tersebut dapat didalami lebih lanjut.

Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan tidak menemukan bukti adanya pengawalan, klarifikasi resmi juga penting disampaikan kepada publik agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi spekulasi.

Nama HR dan AJ Wajib Diberi Ruang Klarifikasi

Penyebutan HR dan AJ dalam pemberitaan ini bersumber dari keterangan sopir.

SuaraRepublik.com tidak menyatakan bahwa HR maupun AJ telah melakukan tindak pidana.

Keduanya perlu diberikan ruang untuk menjelaskan apakah benar mengetahui, menyambut, mengawal, atau melakukan monitoring terhadap rombongan kendaraan sebagaimana disampaikan narasumber.

Apabila terdapat klaim mengenai keterkaitan salah satu pihak dengan institusi tertentu, maka status, jabatan, kewenangan, maupun keterlibatan pihak tersebut juga harus diverifikasi melalui institusi resmi.

Media tidak akan menjadikan keterangan satu narasumber sebagai dasar untuk menetapkan seseorang bersalah.

Jika Pengawalan Benar, Siapa yang Memberikan Komando?

Di sinilah titik persoalan yang perlu dijawab.

Jika sebuah rombongan kendaraan dapat bergerak dari Muba menuju wilayah Lampung dan benar mendapatkan monitoring di sejumlah titik, maka publik berhak mempertanyakan apakah seluruh perjalanan tersebut berlangsung secara kebetulan atau memang terdapat koordinasi tertentu.

Jika terkoordinasi, maka:

Siapa yang memberikan instruksi?