Langkah tersebut penting mengingat dampak Karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan kualitas udara.

Kesiapsiagaan jajaran Polda Sumsel bersama satgas gabungan menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan sekaligus stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Sumatera Selatan.

Penegakan hukum terhadap perkara Karhutla juga perlu berjalan beriringan dengan pembuktian yang kuat. Untuk perkara yang melibatkan korporasi, proses penyidikan harus memastikan hubungan antara aktivitas badan usaha, lokasi kebakaran, penyebab kebakaran, kerusakan lingkungan, serta pihak yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dengan demikian, proses hukum tidak hanya menghasilkan penindakan, tetapi juga memberikan kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab dan berdasarkan bukti apa pertanggungjawaban tersebut dikenakan.

Polda Sumsel juga mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Apabila menemukan dugaan aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan Karhutla, masyarakat diharapkan melaporkannya kepada aparat berwenang.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga lingkungan, mencegah meluasnya kebakaran, serta melindungi kesehatan masyarakat Sumatera Selatan.

“Nyago Bumi Sriwijaya, Aman Bae!”

Pemberitaan ini disusun berdasarkan data dan keterangan yang disampaikan aparat serta sumber terkait. SuaraRepublik.com menjunjung asas praduga tak bersalah, verifikasi, keberimbangan, hak jawab, hak koreksi, dan Kode Etik Jurnalistik. Penetapan tersangka maupun proses penyidikan tidak dengan sendirinya merupakan putusan bersalah. Setiap pihak yang sedang menjalani proses hukum tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses hukum yang adil. Kesalahan seseorang atau korporasi harus dibuktikan melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kategori: Lingkungan
Penulis: Team SR
Editor: Redaksi