Suararepublik.com Jakarta – Koalisi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) menyampaikan laporan resmi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis (10/9/2026) di Jakarta.

Laporan ini berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan aset sitaan negara berupa perkebunan kelapa sawit seluas 453 hektare di Kepenghuluan Teluk Bona I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang melibatkan Siswaja Muljadi alias Aseng serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau.

Laporan disampaikan setelah DPP GARANSI dan AMPPUH menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung RI. Massa mendesak Kejagung mengusut secara menyeluruh dugaan penyalahgunaan, penguasaan, dan pemanfaatan aset sitaan negara berupa lahan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 453 hektare.

Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus, dalam orasinya menegaskan persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Kejaksaan Agung perlu turun tangan untuk memastikan status, pengelolaan, serta pemanfaatan aset sitaan negara tersebut sepenuhnya sesuai ketentuan hukum.

“Panggil dan periksa Siswaja Muljadi alias Aseng terkait dugaan penguasaan dan pemanfaatan aset sitaan negara berupa lahan perkebunan kelapa sawit. Jika dalam proses hukum ditemukan adanya pelanggaran, kami meminta agar ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Sukri.

Perlu diketahui, Siswaja Muljadi alias Aseng pada tahun 2016 divonis satu tahun penjara atas kasus pidana menggarap kawasan hutan lindung tanpa izin menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 453 hektare. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2510.K/PID.SUS/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

Pada tahun 2018, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir bersama dinas terkait melakukan eksekusi pengambilalihan lahan kawasan hutan yang dikuasai Muljadi alias Aseng, dan lahan tersebut diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Namun hingga tahun 2026, pengelolaan kebun kelapa sawit oleh Dinas LHK Riau dinilai tidak tertib, tidak transparan, dan terindikasi adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Ini sangat aneh bin ajaib: Aseng, mantan terpidana, diduga sampai hari ini masih menguasai dan menikmati manfaat ekonomi dari perkebunan kelapa sawit yang sudah menjadi objek sitaan negara,” ujar Sukri.

Oleh karena itu, Sukri mendesak Kejaksaan Agung RI melakukan pemeriksaan menyeluruh, mencakup audit administratif, audit forensik, dan audit investigatif terhadap pengelolaan aset serta pihak-pihak yang terkait.

“Kami juga meminta pemeriksaan terhadap pengelolaan aset sitaan negara tersebut, termasuk dugaan keterlibatan dan pertanggungjawaban pihak terkait di lingkungan Dinas LHK Provinsi Riau. Pengelolaan aset harus terang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif,” tambahnya.

Pemeriksaan perlu mencakup seluruh aspek pengelolaan lahan tersebut dalam periode 2018–2026, termasuk dokumen administrasi, legalitas pengelolaan, hasil produksi, serta aliran pendapatan yang berkaitan dengan aset tersebut.