Suararepublik.com Medan Marelan – Sebuah gudang yang sebelumnya diduga digunakan sebagai lokasi pengoplosan gas dan sempat menjadi sasaran penggerebekan tim yang terdiri dari Kodim 0201/Medan, Polri, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Pertamina, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), kini diduga beralih fungsi menjadi tempat penampungan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa izin usaha migas. Gudang tersebut berada di Jalan M. Basir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.
Berdasarkan pantauan di lokasi Selasa (28/7/2026), aktivitas di gudang yang diduga menjadi tempat penampungan solar tersebut disebut masih berlangsung.
Sejumlah kendaraan yang telah dimodifikasi tampak keluar masuk kawasan gudang. Kendaraan tersebut diduga digunakan untuk mengangkut solar sebelum diproses dan didistribusikan kembali.
Seorang warga sekitar yang enggan identitas lengkapnya dipublikasikan, Samuel, mengaku aktivitas di lokasi telah berlangsung sekitar sepekan terakhir.
“Sudah seminggu ini beroperasi, Bang. Setiap hari ada mobil yang menyetor solar, mulai dari mobil pribadi hingga pikap yang masuk ke jalan itu. Dulu tempat itu merupakan gudang pengoplosan gas,” ujarnya.
Warga menduga solar yang ditampung di lokasi tersebut selanjutnya diolah sebelum dijual kembali kepada sejumlah perusahaan maupun pengecer. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dari aparat penegak hukum.
Keberadaan gudang yang diduga beroperasi tanpa izin tersebut juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama ketika pasokan BBM di sejumlah wilayah Sumatera Utara kerap dikeluhkan sulit diperoleh. Kondisi itu menyebabkan sebagian masyarakat harus mengantre cukup lama untuk mendapatkan BBM.
Warga berharap aparat penegak hukum, khususnya Polres Pelabuhan Belawan bersama instansi terkait, segera melakukan penyelidikan terhadap aktivitas di gudang tersebut. Apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, warga meminta agar para pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Tim)
