Suararepublik.com Sulteng 28/9/26 — Pernyataan keras dilontarkan Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN) Agus Flores. Ia menyatakan akan turun langsung ke Sulawesi Tengah untuk mengumpulkan data dan menggali informasi dari masyarakat, aktivis, LSM, tokoh masyarakat hingga para penambang.
Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi dan dugaan yang beredar mengenai keterlibatan atau back up oknum perwira berpangkat bintang satu terhadap aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah, termasuk Parigi Moutong, Patutela, Poboya dan Poso.
Agus menegaskan, dirinya tidak ingin membangun kesimpulan hanya berdasarkan informasi sepihak. Karena itu, seluruh keterangan akan dikumpulkan dan diverifikasi di lapangan.
“Saya ke Sulteng dalam rangka pengumpulan data dari masyarakat, aktivis, LSM, tokoh masyarakat dan penambang. Saya ingin melihat langsung persoalannya,” tegas Agus.
Agus menyatakan isu dugaan adanya oknum yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan menjadi salah satu persoalan yang akan didalami.
Jika nantinya ditemukan bukti adanya penyalahgunaan jabatan, pengaruh atau nama institusi untuk melindungi aktivitas yang melanggar hukum, Agus menilai persoalan tersebut harus ditangani sesuai ketentuan.
“Kalau memang ada oknum yang salah dan terbukti merusak institusi Polri, jangan berharap pangkat menjadi tameng,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan terhadap perilaku oknum bukan bentuk serangan terhadap institusi. Sebaliknya, menurut Agus, langkah tersebut diperlukan agar tindakan individu tidak menyeret nama baik institusi.
Tak hanya soal tambang, Agus juga menyebut akan mendalami informasi mengenai dugaan kasus penembakan terhadap masyarakat yang disebut-sebut melibatkan anak seorang perwira.
Informasi yang beredar menyebut adanya seseorang yang mengaku sebagai anak jenderal bintang satu dan disebut tidak diproses sebagaimana mestinya. Agus menegaskan informasi tersebut harus diuji melalui fakta, dokumen, saksi dan proses hukum yang berlaku.
“Saya juga mau investigasi kasus anak yang disebut menembak masyarakat dan tidak diproses. Kalau benar ada persoalan, harus jelas apa faktanya dan bagaimana proses hukumnya,” kata Agus.
Ia meminta masyarakat yang memiliki informasi maupun bukti agar menyampaikannya secara bertanggung jawab sehingga dapat dilakukan verifikasi.
Pernyataan Agus kemudian mengeras saat menyinggung soal pangkat dan jabatan.
“Mau sepuluh bintang pun, kalau memang salah dan merusak institusi Polri, akan saya sikat,” tegas Agus.
Namun Agus kembali menekankan bahwa sikap tersebut bukan berarti dirinya akan menghakimi seseorang tanpa bukti.
Menurutnya, siapa pun yang disebut dalam informasi masyarakat harus diberi ruang untuk diklarifikasi dan seluruh dugaan harus diuji berdasarkan fakta.
“Yang saya lawan bukan institusinya. Yang saya lawan adalah kalau ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan dan merusak nama baik institusi. Pangkat bukan alasan untuk kebal terhadap hukum,” pungkasnya. (Tim)
