SUARAREPUBLIK.COM – SEMARANG – Sidang lanjutan perkara perdata Nomor 292/Pdt.G/2026/PN Smg yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang pada Kamis (6/8/2026) kembali mengalami penundaan setelah Tergugat I, BPR Artomoro, tidak hadir dalam persidangan.6 Agustus 2026
Majelis Hakim kemudian menetapkan sidang lanjutan akan dilaksanakan pada Kamis, 13 Agustus 2026, pukul 09.00 WIB, dengan agenda pemanggilan kembali Tergugat I. Dalam penetapannya, Majelis Hakim juga menegaskan bahwa persidangan akan tetap dilanjutkan meskipun Tergugat I kembali tidak menghadiri persidangan.
Tim Hukum Penggugat Tetap Hadir
Meski persidangan ditunda, Tim Kuasa Hukum Penggugat dari Subur Jaya Lawfirm–FERADI WPI tetap hadir untuk mengawal jalannya proses hukum.
Turut hadir dalam persidangan, Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI, Sukindar, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX, bersama tim kuasa hukum yang terdiri dari:
– Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.MD., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX
– Adv. Markus Wijaya, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX
Sementara tim pendamping hukum FERADI WPI yang turut hadir, yakni:
– Ass. Adv. Eko Affandy, S.H., S.E., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX
– Jupri, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ.
– Ilma Nurul Fadillah, S.H.
Adv. Donny Andretti dan Adv. Markus Wijaya menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan hukum kepada Penggugat hingga perkara ini memperoleh kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu, Sukindar menyampaikan bahwa kehadiran tim hukum merupakan bentuk keseriusan dalam mengawal proses peradilan serta memastikan hak-hak klien tetap terlindungi.
“Kehadiran kami hari ini merupakan wujud komitmen FERADI WPI dan Subur Jaya Lawfirm dalam mengawal perkara ini hingga tuntas. Kami berharap pada sidang berikutnya seluruh pihak dapat hadir sehingga proses persidangan dapat berjalan efektif, lancar, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak,” ujar Sukindar yang juga menjabat sebagai Ketua DPC FERADI WPI Kota Semarang.
Catatan Redaksi: Sebagai media yang menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, kami membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
(RED)
