Hukum seharusnya tidak mengenal siapa yang berada di belakangnya.

Jika benar ilegal, tindak. Jika tidak terbukti, jelaskan kepada publik.

Nama Oknum TNI Disebut, Institusi Diminta Tidak Diam

Munculnya nama berinisial “Af” yang disebut-sebut sebagai anggota Yonif 509/Kostrad Jember membuat persoalan ini semakin sensitif.

Sebab, apabila benar yang bersangkutan merupakan anggota TNI dan terbukti memiliki keterlibatan dalam aktivitas ilegal, persoalannya bukan hanya menyangkut dugaan perjudian, tetapi juga menyentuh integritas dan kehormatan institusi.

Namun sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak benar, maka klarifikasi resmi juga penting agar tidak terjadi pembentukan opini berdasarkan informasi yang belum terbukti.

Karena itu, klarifikasi dari pihak satuan menjadi penting, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.

Publik tidak membutuhkan rumor yang berkembang tanpa ujung. Publik membutuhkan fakta.

Polisi Diminta Cek Langsung, Bukan Sekadar Menunggu Laporan

Aparat kepolisian di wilayah Jember juga patut melakukan langkah verifikasi apabila memang terdapat informasi atau pengaduan masyarakat mengenai dugaan aktivitas perjudian tersebut.

Pengecekan di lapangan menjadi penting untuk menjawab apakah lokasi tersebut benar kembali beroperasi, apakah terdapat unsur taruhan, siapa pihak yang terlibat, serta apakah ada indikasi keterlibatan pihak lain.

Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, hasil pengecekan tersebut dapat menjadi jawaban.

Sebaliknya, jika ditemukan adanya tindak pidana, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak pandang bulu.

Jangan Sampai Muncul Persepsi Ada “Kekebalan”

Hal yang paling berbahaya dari berkembangnya informasi semacam ini bukan hanya dugaan perjudian itu sendiri, melainkan munculnya persepsi bahwa sebuah aktivitas dapat berjalan karena merasa memiliki perlindungan atau kekuatan tertentu.

Persepsi semacam itu harus segera dijawab dengan tindakan berbasis hukum.

Sebab, ketika masyarakat mulai percaya bahwa sebuah lokasi tidak tersentuh hukum, kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dapat ikut dipertaruhkan.

Karena itu, persoalan Karang Duren tidak semestinya berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang membekingi atau siapa yang merasa kebal.

Buktikan. Periksa. Klarifikasi. Jika melanggar hukum, tindak. Jika tidak terbukti, sampaikan kepada publik.

Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan nama baik pihak tertentu. Informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum TNI maupun dugaan perjudian masih berada pada tahap informasi yang perlu diverifikasi.

Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi bagi pihak yang merasa dirugikan atau memiliki informasi yang dapat meluruskan pemberitaan.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat konfirmasi resmi yang dapat membuktikan keterlibatan anggota TNI berinisial “Af” dalam dugaan aktivitas perjudian tersebut.

Dengan demikian, seluruh pihak tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.

Pertanyaan Besarnya Kini Ada di Aparat