Polemik Internal FORKABI Memanas, Polresta Metro Depok Selidiki Dugaan Pemalsuan Surat Karateker

Menurut Muda Maghaska, kubu Achmad Azran bersama Wakil KETUA MPOP Forkabi, Kolonel Laut (Purn) Drg. H. Djuanda dan KETUA MPOP H. IWAN telah mengeluarkan surat pernyataan tertulis pasca Mubes ilegal kubu ACHMAD AZRAN Mereka menyatakan bahwa Mubes VI Forkabi di Depok tidak memiliki izin dari aparat penegak hukum setempat (Polres Metro Depok maupun Polsek Cimanggis) dan tidak memiliki mandat dari Ketua Umum DPP Forkabi, Drs. H. Abdul Ghoni.

Dalam surat bertanggal 23 Mei 2026 tersebut, keduanya meminta Ketua Mubes VI Forkabi, Aditya Tahdjun, serta ketua umum terpilih, Achmad Azam, agar tidak mendaftarkan hasil Mubes ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum. Mereka juga meminta pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Mubes untuk datang ke Sekretariat DPP Forkabi di bawah kepemimpinan yang sah guna mempertanggungjawabkan tindakan yang menyebabkan perpecahan.

Ketua Umum: Serahkan Pada Proses Hukum

Menanggapi perkembangan kasus, Ketua Umum FORKABI, H. Ghoni, menyatakan bahwa laporan dugaan pemalsuan dokumen saat ini telah ditangani oleh penyidik Polres Metro Kota Depok. Ia mengaku menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat.

“Kami sudah menyerahkan seluruh dokumen, termasuk AD/ART organisasi, sebagai bahan pemeriksaan penyidik. Biarkan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

H. Ghoni juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, status administrasi organisasi di Kementerian Hukum/Dirjen AHU disebut telah diblokir sementara hingga adanya kepastian hukum. Karena itu, pihaknya kini menunggu proses lebih lanjut, termasuk kemungkinan penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).