BANTAENG – Ketua LSM TKP Kabupaten Bantaeng, Aidil Adha, mengecam keras dugaan pembubaran paksa aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di depan Kantor Bupati Bantaeng pada hari Sabtu 28 mei 2026.
Ia juga menyoroti dugaan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok massa tandingan terhadap peserta aksi.
Aksi mahasiswa tersebut diketahui membawa tuntutan terkait perbaikan infrastruktur jalan rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Bantaeng yang dinilai berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
Aidil Adha menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak boleh dihambat dengan tindakan intimidasi maupun kekerasan.
“Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak yang dijamin undang-undang. Tidak boleh ada tekanan, intimidasi, apalagi tindakan kekerasan terhadap peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai,” tegasnya.
Dasar Hukum Penyampaian Pendapat di Muka Umum
Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta diperkuat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat.
Desakan kepada Polres Bantaeng
Lebih lanjut, Aidil Adha meminta Kepolisian Resor (Polres) Bantaeng untuk tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh peserta aksi terkait dugaan penganiayaan oleh kelompok massa tandingan.
Ia menekankan pentingnya langkah cepat aparat kepolisian dalam mengusut dugaan kekerasan tersebut serta memastikan keamanan dalam setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum ke depan.
“Kami meminta Kapolres Bantaeng segera memproses laporan adik-adik mahasiswa yang menjadi korban dugaan penganiayaan.
Polisi tidak boleh tinggal diam, harus segera mengambil tindakan agar kasus ini jelas dan tidak berlarut-larut,” ujarnya.
Aidil juga menegaskan bahwa aparat keamanan memiliki kewajiban untuk menjamin jalannya demonstrasi tetap aman, tertib, dan bebas dari intimidasi maupun kekerasan dari pihak mana pun.tutupnya
- Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Bantaeng maupun pemerintah daerah belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan insiden tersebut.
