MAJALENGKA,Suararepublik.com – Presidium Gabungan Asosiasi Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Majalengka menggelar aksi damai yang tertib di halaman Gedung DPRD Kabupaten Majalengka, Rabu (8/7/2026). Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan luas sekaligus wadah penyampaian harapan agar program nasional ini diperkuat dengan landasan hukum yang jelas dan kokoh demi keberlangsungan jangka panjangnya.
Ketua Koordinator Aksi, Maman Rahmana, menjelaskan bahwa Program MBG disusun untuk menjawab kebutuhan gizi kelompok prioritas — yaitu ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga siswa sekolah — sekaligus menjadi langkah strategis menciptakan Generasi Emas Indonesia melalui peningkatan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
“Kami hadir untuk mengawal program yang sangat berpihak pada rakyat. Manfaatnya sudah nyata dirasakan: tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga mendukung proses belajar anak-anak melalui asupan yang cukup dan bergizi,” ungkap Maman di lokasi kegiatan.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan di lapangan masih butuh penyempurnaan. Oleh karena itu, masyarakat mendesak evaluasi berkelanjutan agar pelayanan semakin tepat sasaran, efektif, serta bebas dari segala bentuk penyimpangan maupun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Poin utama aspirasi yang disampaikan adalah perlunya Undang‑Undang khusus sebagai payung hukum agar program tidak mudah terhenti dan memiliki kepastian pelaksanaan.
Aspirasi tersebut disambut langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Didi Supardi, bersama Wakil Bupati Majalengka, Dena Muhammad Ramdan. Kedua pemimpin daerah menerima rombongan dan mendengarkan masukan secara terbuka.
Didi Supardi memberikan apresiasi atas cara penyampaian pendapat yang damai dan konstruktif. Ia juga berjanji akan meneruskan usulan pembentukan regulasi tingkat nasional tersebut ke pihak berwenang.
“Dewan sangat mendukung semangat ini. Pengawasan ketat dan payung hukum yang kuat mutlak diperlukan agar MBG tetap bersih dan bermanfaat. Berkas aspirasi ini akan kami susun dan teruskan ke DPR RI serta Pemerintah Pusat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Dena Muhammad Ramdan menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Majalengka agar pelaksanaan di wilayah berjalan transparan, akuntabel, dan bersih dari penyimpangan.
“Masukan hari ini menjadi dorongan bagi kami untuk memperketat pengawasan hingga ke tingkat desa dan satuan pendidikan. Keberhasilan MBG bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Dena.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan resmi berkas pernyataan sikap kepada pimpinan daerah. Elemen masyarakat berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan sesuai tujuan, memberikan manfaat maksimal bagi penerima, serta berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan warga Majalengka.***
