MOROTAI | SuaraRepublik.com – Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Pulau Morotai, Bahadar Bakali, mendesak Polres Pulau Morotai mengusut tuntas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi berusia 17 tahun yang sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL) di kapal KMP Holly Marry.
Bahadar menilai, dugaan tindakan yang melibatkan sejumlah awak kapal, termasuk kapten, tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Sebab, korban masih berstatus anak sehingga penanganannya harus mengutamakan perlindungan, keselamatan, dan pemulihan korban.
Menurut dia, perkara tersebut perlu ditangani dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C dan Pasal 76E yang mengatur larangan kekerasan serta perbuatan cabul terhadap anak dalam kondisi sebagaimana diatur undang-undang.
Selain itu, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjamin hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
“Karena korban masih anak, penanganan perkara ini harus mengutamakan keselamatan, perlindungan, dan pemulihan korban. Jangan sampai korban justru mengalami tekanan atau intimidasi setelah berani melaporkan dugaan peristiwa tersebut,” kata Bahadar, Rabu (18/11/2026).
Ia meminta penyidik mendalami seluruh keterangan dalam pengaduan, termasuk memeriksa pihak-pihak yang disebut serta saksi yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Proses penanganan perkara, kata dia, harus berjalan profesional, objektif, dan transparan.
Bahadar juga mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban. Ia merujuk Pasal 19 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan identitas anak korban dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik.
Perlindungan tersebut mencakup nama, wajah, alamat, nama orang tua, serta informasi lain yang dapat mengungkap jati diri anak.
Menurut Bahadar, tempat pelaksanaan PKL semestinya menjadi ruang pembelajaran yang aman bagi peserta didik. Karena itu, sekolah dan pengelola tempat praktik kerja juga perlu mengevaluasi mekanisme pengawasan serta perlindungan terhadap siswa selama menjalani kegiatan tersebut.
Sorotan Bahadar tidak hanya diarahkan kepada kepolisian, tetapi juga kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar menjalankan dua regulasi yang telah ditetapkan bersama DPRD, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Menurut dia, kedua Perda tersebut harus menjadi instrumen nyata dalam menjamin perlindungan perempuan dan anak, termasuk peserta didik yang menjalani PKL di lingkungan kerja maupun transportasi laut.
Keberadaan Perda Kabupaten Layak Anak, kata Bahadar, semestinya mendorong pemerintah daerah membangun sistem perlindungan anak yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.










Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.