MOROTAI | SuaraRepublik.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Cipayung Plus dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Selasa (17/11/2026), tidak terlaksana. Dari 20 anggota DPRD, hanya Wakil Ketua II, Erwin Sutanto, yang terlihat hadir. Sementara 19 anggota lainnya tidak terlihat menghadiri agenda tersebut berdasarkan pantauan di lokasi.
RDP itu merupakan tindak lanjut kesepakatan antara Cipayung Plus dan DPRD setelah aksi demonstrasi pada 9 November 2026. Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi jalan untuk membahas sekaligus mencari penyelesaian atas sejumlah persoalan yang disuarakan mahasiswa.
Berdasarkan surat undangan DPRD Nomor 005/97/DPRD-PM/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, RDP dijadwalkan berlangsung Selasa, 17 November 2026 pukul 14.00 WIT bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pulau Morotai.
Surat yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Erwin Sutanto itu mengagendakan rapat antara Komisi Gabungan DPRD dengan Sekretaris Daerah serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pertanian.
Namun, agenda yang telah dijadwalkan melalui surat resmi tersebut justru tidak berjalan sesuai rencana.
Perwakilan Cipayung Plus, Alex, menyampaikan bahwa mereka telah berada di lokasi sekitar pukul 13.58 WIT. Massa kemudian menunggu kehadiran anggota DPRD dan OPD terkait hingga lewat pukul 16.00 WIT.
Karena pihak-pihak yang diharapkan mengikuti rapat tidak hadir, massa akhirnya memutuskan meninggalkan kantor DPRD.
Menurut Alex, ketidakhadiran mayoritas anggota legislatif dan OPD terkait melahirkan kekecewaan sekaligus ketidakpercayaan terhadap lembaga yang seharusnya menjadi tempat masyarakat menyampaikan persoalan dan memperoleh kepastian penyelesaian.
Berdasarkan komposisi keanggotaan DPRD periode 2024–2029, 19 anggota yang tidak terlihat hadir tersebut masing-masing Ketua DPRD Muhamad Rizki, Wakil Ketua I Djainudin Papala, Wardi Anwar, Venny CH.J.H. Tongo-Tongo, M. Sukri Mandea, Yafet Sidigol, Moh. Akbar Mangoda, Naswin Rowo, Wiwin Kapisi, Darmin Wairo, Julkarnain Pina, Rehabeam Sumahi, Sherly Djaena, Muh. Rivai Malase, Zainal Karim, Sukri Hi. BS. Rauf, Suhari Lohor, Richard Samatara, dan M. Djohor Boleu.
Alex mengatakan, RDP tersebut sebelumnya diharapkan menjadi ruang untuk memperoleh jawaban, penjelasan, serta langkah konkret dari lembaga terkait. Namun, harapan itu tidak terwujud karena agenda yang telah disepakati justru tidak terlaksana.
Padahal, DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, termasuk menjaring aspirasi masyarakat.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pasal 89 ayat (14), mengatur RDP sebagai forum antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dengan pemerintah daerah.










Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.