MOROTAI | SuaraRepublik.com – Pengetahuan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, terkait Peraturan Baris Berbaris (PBB) dinilai masih jauh dari standar. Karena itu, pemerintah daerah akan menggelar lomba PBB antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rangka memperingati HUT ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
Hal tersebut disampaikan Mauluddin Wahab saat memimpin apel gabungan ASN di Kantor Pemerintah Terpadu Kabupaten Pulau Morotai, Senin (16/11/2026).
Mauluddin mengatakan, lomba PBB bukan sekadar kegiatan seremonial untuk memeriahkan HUT Korpri, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan ASN dalam memahami serta melaksanakan gerakan baris berbaris.
“Bahwa pengetahuan kita terkait PBB jauh daripada standar. Oleh karena itu, output dari lomba PBB ini, jika satu OPD diminta 11 orang dan dikalikan dengan 33 OPD, maka sudah ada 363 ASN yang mahir dalam PBB,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap OPD diminta menyiapkan satu regu yang terdiri dari 11 orang, yakni 10 personel dan satu komandan regu.
Mauluddin juga meminta seluruh pimpinan OPD segera mempersiapkan personel dan memulai latihan setelah menerima surat edaran pelaksanaan lomba.
Menurut dia, terdapat dua kategori gerakan yang akan dinilai dalam perlombaan tersebut, yakni gerakan di tempat dan gerakan berpindah tempat.
Gerakan di tempat meliputi sikap sempurna, hadap kiri, hadap kanan, balik kanan, hormat, serong kiri, dan serong kanan.
Sementara gerakan berpindah tempat mencakup langkah tegak maju, lencang kanan, lencang depan, serta gerakan dua langkah ke kiri, kanan, dan depan.
Ia menegaskan, penilaian tidak hanya memperhatikan ketepatan gerakan, tetapi juga kekompakan setiap regu dalam mengikuti aba-aba komandan.
Selain lomba PBB, rangkaian peringatan HUT ke-55 Korpri juga akan diisi dengan lomba pengucapan Panca Prasetya Korpri dan menyanyikan Mars Korpri.
Dalam kesempatan yang sama, Mauluddin menyampaikan bahwa Pemkab Morotai terus melakukan pembenahan terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk pelaksanaan apel gabungan.
Ia menjelaskan, mulai Senin tersebut, apel gabungan akan menggunakan pembawa acara atau MC agar pelaksanaannya lebih tertib dan berwibawa.
Menurut dia, perubahan tersebut dilakukan setelah adanya konsultasi dengan pimpinan daerah terkait tata pelaksanaan apel gabungan selama ini.










Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.