MOROTAI | SuaraRepublik.com – Pergeseran APBD Kabupaten Pulau Morotai 2026 memisahkan alokasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) PAUD Negeri dan Swasta. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Morotai, Rusdy Yaman, memastikan perubahan tersebut bukan pemotongan anggaran, melainkan pemisahan alokasi yang sebelumnya masih digabung.
Berdasarkan dokumen pergeseran APBD 2026, total anggaran BOSP-BOS Reguler untuk jenjang PAUD mencapai Rp2.155.300.000. Anggaran tersebut sebelumnya tercatat sebagai satu kesatuan dalam dokumen APBD induk tanpa rincian berdasarkan status satuan pendidikan.
Namun, dalam dokumen pergeseran, anggaran itu dirinci menjadi Rp692.300.000 untuk PAUD Negeri dan Rp1.463.000.000 untuk PAUD Swasta.
Perubahan tersebut sempat menimbulkan pertanyaan karena terdapat pengurangan nominal Rp1,463 miliar pada kelompok PAUD Negeri, sementara angka yang sama muncul sebagai alokasi PAUD Swasta.
Saat dikonfirmasi, Senin, 16 November 2026, Rusdy menjelaskan bahwa anggaran BOSP PAUD dalam dokumen induk memang belum dipisahkan antara sekolah negeri dan swasta.
“Untuk BOSP PAUD 2026 sebesar Rp2.155.300.000 itu di DPA induk masih gabungan antara negeri dan swasta,” kata Rusdy, Senin (16/11/2026).
Ia mengatakan pemisahan dilakukan setelah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengharuskan alokasi BOSP untuk satuan pendidikan negeri dan swasta dicatat secara terpisah.
“Pada saat pemeriksaan BPK kemarin, diharuskan dipisah antara negeri dan swasta. Maka pada saat pergeseran anggaran kemarin, langsung dipisah sebesar Rp692.300.000 untuk negeri dan Rp1.463.000.000 untuk swasta,” ujarnya.
Rusdy membantah adanya pengurangan anggaran untuk PAUD Negeri. Menurut dia, pembagian tersebut telah disesuaikan dengan jumlah satuan pendidikan berdasarkan status sekolah.
“Tidak ada pengurangan untuk sekolah negeri, karena pembagian tersebut sudah sesuai jumlah sekolah, negeri dan swasta,” katanya.
Pemisahan serupa, lanjut Rusdy, juga diterapkan pada alokasi Dana BOS untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Anggaran untuk sekolah negeri dan swasta kini dirinci secara terpisah dalam dokumen pergeseran APBD.
Dengan demikian, alokasi Rp1,463 miliar untuk PAUD Swasta merupakan bagian dari total anggaran Rp2,155 miliar yang sebelumnya masih digabung, bukan tambahan anggaran baru.
Meski begitu, keterbukaan mengenai jumlah satuan pendidikan penerima, rincian alokasi, serta dasar penghitungan pembagian anggaran tetap diperlukan. Informasi tersebut penting agar publik dapat menelusuri besaran dana yang diterima masing-masing sekolah sekaligus memastikan penyaluran BOSP sesuai peruntukannya.










Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.