Suara Republik | Jakarta – Perjuangan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kalibata City untuk mendapatkan keadilan terkait pengenaan tarif air bersih di Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) akhirnya membuahkan hasil.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan seluruh gugatan PPPSRS Kalibata City terhadap PAM Jaya dalam perkara Nomor 191/G/TF/2026/PTUN.JKT.

Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Rabu (4/11/2026), majelis hakim
menyatakan: ”Menyatakan Batal Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa tagihan
air PAM JAYA kepada pelanggan PAM JAYA Norek / Nomen: 000769542 atas nama
Rusunami Kalibata City dikenakan Golongan Tarif dengan jenis Pelanggan Rumah Susun Menengah (5F3);

Putusan tersebut menjadi kemenangan penting bagi PPPSRS Kalibata City yang selama ini memperjuangkan agar penggolongan tarif air bersih disesuaikan dengan status bangunan sebagai Rusunami, bukan Rumah Susun Menengah.

Kuasa hukum penggugat, Haris Candra, S.H., M.H., mengatakan bahwa berdasarkan
persidangan dengan agenda Pembacaan Putusan, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan PPPSRS Kalibata City.

“Alhamdulillah, apa yang kita perjuangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim,” ujar Haris Candra seusai persidangan, Rabu
(4/11/2026).

Haris menjelaskan, permohonan penting Penggugat (PPPSRS Kalibata City) dikabulkan seluruhnya dalam putusan majelis hakim. Salah satu yang paling mendasar adalah penilaian bahwa tindakan PAM Jaya sejak awal menerapkan penggolongan tarif Rumah Susun Menengah (SF3) kepada Kalibata City merupakan tindakan ”cacat administratif”.

Dalam gugatan tersebut, PPPSRS Kalibata City mempermasalahkan pengenaan tarif dengan kode pelanggan 000769542 atas nama Rusunami Kalibata City. Menurut penggugat, Kalibata City merupakan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), sehingga seharusnya masuk dalam kelompok pelanggan Rumah Susun Sederhana (SF2), bukan Rumah Susun Menengah (SF3).

“Karena itu, Majelis Hakim, Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu Merubah kelompok pelanggan/kode tarif layanan air bersih kepada Penggugat (Rusunami Kalibata City) dari Golongan Tarif dengan Jenis Pelanggan Rumah Susun Menengah (5F3) menjadi Golongan Tarif dengan Jenis Pelanggan Rumah Susun Sederhana (5F2),”jelas Haris.

Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyatakan bahwa tindakan PAM Jaya Batal Tindakan Administrasi, tetapi juga memerintahkan adanya perubahan klasifikasi tarif bagi Kalibata City. Selain itu, majelis hakim menghukum PAM Jaya sebagai tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa tersebut.

Haris menegaskan, pihaknya masih menunggu salinan putusan lengkap untuk mengetahui secara lebih terperinci pertimbangan hukum majelis hakim. Terkait kemungkinan PAM Jaya mengajukan upaya hukum banding, Haris menyatakan
bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi hak pihak tergugat.

“Kita belum tahu apakah dari pihak tergugat akan melakukan banding atau tidak. Itu hak
mereka, tetapi memang ada batasan waktunya, yaitu 14 hari,” katanya.