Suararepublik.com Medan — Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB ALAMP AKSI) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Kamis (5/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kejati Sumut dan Polda Sumut untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan pada 18 paket proyek infrastruktur dan pembangunan gedung di Kabupaten Deli Serdang dengan total anggaran mencapai Rp50,27 miliar.

Ketua Umum PB ALAMP AKSI, Eka Armada, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa dan pemuda terhadap pengelolaan keuangan daerah agar tetap transparan dan akuntabel.

“Kami hadir di Kejati Sumut untuk menyampaikan aspirasi dan laporan pengawasan atas penggunaan uang rakyat. Berdasarkan kajian dan temuan lapangan, kami menduga terdapat indikasi ketidaksesuaian pada 18 paket pekerjaan fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Kami minta APH bertindak tegas dan profesional,” ujar Eka Armada di sela-sela aksi.

Aksi damai yang berlangsung tertib ini dipimpin oleh Koordinator Lapangan Hardiansyah Putra dan Koordinator Aksi Doni. Dalam orasinya, mereka mendesak aparat penegak hukum (APH) segera memanggil serta memeriksa para pejabat terkait dan pihak rekanan yang mengendalikan proyek-proyek tersebut.

Soroti Proyek Dinas SDABMBK dan Dinas CKTR
Dalam pernyataan sikap tertulisnya, PB ALAMP AKSI merinci 18 kegiatan yang tersebar di dua instansi Pemkab Deli Serdang, yakni Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR).

Pada Dinas SDABMBK Deli Serdang, terdapat enam proyek fisik semasa kepemimpinan Janso Sipahutar yang disoal, meliputi:

Peningkatan ruas Jalan Sei Merah–Batu Lokong (Rp2,52 miliar)

Peningkatan Jalan Desa Negara–Greahen (Rp2,42 miliar)

Pembangunan pengaman pondasi Jembatan Sei Belawan (Rp6,41 miliar)

Pembangunan ruas jalan di Kecamatan Patumbak (Rp2,92 miliar)

Pemeliharaan berkala Jalan Mertelu–Bandar Baru (Rp3,91 miliar)

Peningkatan Jalan Pasar VI Diski–Sei Mencirim (Rp1 miliar)

Sementara itu, 12 kegiatan lainnya berada di bawah naungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Deli Serdang, di antaranya:

Pembangunan Aula Dinas Pertanian (Rp1,45 miliar)

Rehabilitasi TPI Desa Pantai Labu Pekan (Rp2,42 miliar)

Pembangunan Rumah Potong Hewan Tanjung Morawa B (Rp1,96 miliar)

Revitalisasi Kantor Bupati Deli Serdang (Rp2,24 miliar)

Pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa

Pembangunan aula dan pagar Kantor Camat Pagar Merbau

Pembangunan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran

Pembangunan Puskesmas Karang Anyar

Pembangunan Puskesmas Kenangan

Pembangunan Kantor Badan Pendapatan Daerah

Rehabilitasi TPI Desa Percut

Pembangunan Alun-alun di Kecamatan Percut Sei Tuan

Desak Pemeriksaan Administrasi hingga Fisik Lapangan
Hardiansyah Putra didampingi Doni menyampaikan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada audit dokumen administrative, melainkan harus ditindaklanjuti dengan uji petik dan pemeriksaan teknis fisik di lapangan.

“Kami meminta Kejati Sumut dan Polda Sumut memanggil serta memeriksa mantan Kadis SDABMBK Janso Sipahutar, Kepala Dinas CKTR, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta seluruh kontraktor atau pihak rekanan yang terlibat. Telusuri seluruh alur proyek, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kontrak, hingga mutu hasil akhir pekerjaan,” tegas Hardiansyah.