Target PAD sebesar Rp53,19 miliar juga dinilai cukup tinggi jika dibandingkan dengan capaian pendapatan saat ini. Karena itu, optimalisasi pendapatan daerah harus dilakukan secara realistis tanpa menambah beban masyarakat kecil.

PKS turut meminta APBD diarahkan pada sektor pendidikan, perikanan, pertanian, hortikultura, pariwisata, UMKM, BUMDes, dan BUMD.

Di sisi lain, fraksi ini menyatakan menolak pembayaran utang PT MMC dan meminta pemerintah segera melakukan rasionalisasi keuangan. PKS juga mendesak penyelesaian pembangunan talud penahan ombak di Desa Doku Mira sebelum musim pancaroba dan cuaca ekstrem mengancam masyarakat pesisir.

Adapun Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui M. Rifai Malase menekankan pentingnya transparansi pendapatan dan efisiensi belanja pemerintah.

PSI mendorong digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah serta meminta evaluasi terhadap belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial yang masuk dalam komponen belanja operasi.

Satu persoalan lain yang turut diangkat PSI ialah belum dicairkannya Dana Bantuan Politik (Banpol) untuk partai tersebut. PSI meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi mengenai keterlambatan pencairan.

Menurut PSI, bantuan politik bukan bentuk kemurahan hati pemerintah daerah, melainkan hak partai politik yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan, secara setara, objektif, dan transparan.

Berbagai catatan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan APBD 2027 tidak cukup berhenti pada persetujuan angka pendapatan dan belanja. Pemerintah daerah dituntut menjelaskan bagaimana anggaran dikelola, kewajiban keuangan diselesaikan, serta memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, pandangan umum fraksi menjadi bahan pembahasan pada tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027 di tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD.