SuaraRepublik.com // MUSI BANYUASIN, SUMATERA SELATAN — Dugaan ketidakmerataan penindakan terhadap kendaraan pengangkut BBM hasil penyulingan yang diduga tidak memiliki izin resmi di wilayah Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum.

Masyarakat mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap pelaksanaan penindakan di wilayah hukum Polsek Sekayu, termasuk meminta penjelasan Kapolsek Sekayu mengenai prosedur yang diterapkan terhadap kendaraan yang diduga mengangkut BBM olahan.

Sorotan tersebut mencuat setelah seorang warga berinisial AN menyampaikan dugaan bahwa sebagian kendaraan dikejar dan ditindak, sementara kendaraan lainnya disebut tetap melintas di depan Markas Polsek Sekayu.

“Tidak semua mobil angkutan BBM itu ditangkap. Ada mobil tertentu yang dikejar dan ditangkap, sedangkan yang lainnya tetap melintas di depan Polsek,” ungkap AN kepada Tim Liputan, Sabtu (10/10/2026).

Keterangan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum terdapat data terkonfirmasi yang menunjukkan jumlah kendaraan yang melintas, dasar penghentian setiap kendaraan, maupun alasan perbedaan tindakan apabila memang terjadi.

PROPAM DIMINTA MEMERIKSA PROSEDUR PENINDAKAN

Dugaan perbedaan perlakuan dalam penindakan perlu dijawab melalui pemeriksaan berdasarkan data dan dokumen resmi.

Propam diharapkan menelusuri apakah kendaraan yang dihentikan telah diperiksa sesuai prosedur, apa dasar hukum tindakannya, bagaimana administrasi penanganan perkara, serta bagaimana barang bukti dicatat dan diserahkan.

Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah kendaraan yang tidak dihentikan memang tidak ditemukan memiliki dasar untuk ditindak atau terdapat faktor lain yang dapat dijelaskan secara objektif.

Desakan pemeriksaan tersebut bukan kesimpulan bahwa Kapolsek Sekayu atau personel tertentu telah melakukan pelanggaran. Tujuannya adalah memastikan setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda tanpa alasan yang jelas.

ISU INSENTIF Rp500.000 PER PENANGKAPAN PERLU DIKONFIRMASI

Selain dugaan ketidakmerataan penindakan, muncul informasi mengenai dugaan pemberian insentif sebesar Rp500.000 kepada anggota untuk setiap penangkapan kendaraan pengangkut BBM olahan.

Informasi tersebut belum terverifikasi dan belum disertai bukti yang memastikan apakah mekanisme tersebut benar ada.

Karena itu, sejumlah hal perlu diperjelas: apakah terdapat kebijakan pemberian insentif, siapa yang menetapkan, dari mana sumber dananya, serta bagaimana mekanisme pencatatan dan pertanggungjawabannya.

Jika informasi tersebut memiliki dasar bukti yang memadai, Propam atau fungsi pengawasan terkait diharapkan menelusurinya sesuai kewenangan.

Sebaliknya, apabila informasi itu tidak benar, klarifikasi resmi diperlukan agar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar terhadap personel maupun institusi.

KE MANA BARANG BUKTI BBM HASIL PENINDAKAN?

Pertanyaan berikutnya menyangkut transparansi penanganan BBM yang diamankan dalam penindakan.