FLORES TIMUR | SuaraRepublik.com — Anak muda Flores Timur mendesak Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyampaikan perkembangan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki secara transparan, termasuk progres fisik, realisasi anggaran, dan target penyerahan rumah kepada masyarakat terdampak.

Desakan tersebut disampaikan Yolan Lewokuma. Ia menilai keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan program pemulihan pascabencana, sekaligus memastikan pembangunan huntap berjalan sesuai perencanaan.

Menurut Yolan, rencana pembangunan 244 unit huntap di kawasan Kuhe dengan anggaran sekitar Rp80 miliar perlu disertai informasi yang jelas mengenai pelaksanaan pekerjaan dan manfaat yang telah diterima masyarakat.

“Penyintas membutuhkan rumah dan kepastian, bukan sekadar janji pembangunan. Pemerintah harus terbuka mengenai anggaran, progres pekerjaan, kendala yang dihadapi, dan kapan rumah diserahkan kepada penerima manfaat,” kata Yolan.

Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan kesiapan lahan, jumlah unit yang telah dibangun, persentase progres pekerjaan, serta ketersediaan fasilitas pendukung. Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan, pemerintah diharapkan menyampaikan penyebab dan langkah penyelesaiannya kepada publik.

Yolan juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan huntap tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan. Menurutnya, rumah yang disediakan perlu didukung fasilitas dasar, seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan akses jalan, agar dapat menunjang kehidupan masyarakat setelah bencana.

Selain keterbukaan data, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan teknis maupun administratif yang berpotensi menghambat pembangunan.

Ia turut meminta agar laporan perkembangan pembangunan disampaikan secara berkala sehingga masyarakat, DPRD, media, dan organisasi masyarakat sipil dapat menjalankan fungsi pengawasan.

“Keberhasilan pemulihan harus diukur dari hasil yang dirasakan penyintas, bukan hanya dari laporan pemerintah. Komitmen harus dibuktikan melalui data yang terbuka, pembangunan yang terukur, dan kepastian penyerahan rumah,” ujarnya, Kamis (22/10/2026).

Di sisi lain, perkembangan pembangunan huntap perlu dilihat berdasarkan data pelaksanaan program, termasuk realisasi fisik dan anggaran, kendala di lapangan, serta jadwal penyelesaian yang ditetapkan pemerintah. Informasi tersebut diperlukan untuk menilai sejauh mana pembangunan telah berjalan dan langkah apa yang masih perlu dilakukan.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengenai progres fisik, realisasi anggaran, kendala pembangunan, dan jadwal penyerahan 244 unit huntap tersebut belum dimuat dalam pemberitaan ini. Konfirmasi kepada pemerintah daerah diperlukan agar informasi mengenai pelaksanaan program dapat disajikan secara utuh.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur diharapkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan terkini pembangunan huntap, termasuk langkah penyelesaian apabila terdapat hambatan, sehingga masyarakat terdampak memperoleh informasi yang jelas mengenai proses pemulihan tempat tinggal mereka.