SuaraRepublik.com || DAIRI, SUMATERA UTARA — Proyek Optimasi Lahan Nonrawa di kawasan Irigasi Ganda Sumurung, Desa Pegagan Julu Tellu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menjadi sorotan masyarakat.
Warga menilai pekerjaan proyek tersebut diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis yang seharusnya. Kekhawatiran terutama muncul terhadap kualitas konstruksi, termasuk cara penyusunan material yang dinilai berpotensi memengaruhi ketahanan bangunan irigasi.
Sorotan masyarakat tersebut disampaikan pada Jumat (11/09/2026).
Warga berharap pemerintah dan instansi terkait turun langsung ke lokasi untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan benar-benar sesuai dengan spesifikasi, volume, serta standar teknis yang telah ditetapkan.
Warga Pertanyakan Kualitas Pekerjaan
Sejumlah warga di sekitar lokasi kepada awak media menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap hasil pekerjaan.
Menurut warga, terdapat bagian pekerjaan yang dinilai dikerjakan secara kurang maksimal atau terkesan “asal jadi”.
Keraguan tersebut terutama terlihat dari cara penyusunan batu bata/material pada bagian konstruksi irigasi yang menurut warga perlu diperiksa lebih lanjut oleh pihak yang memiliki kewenangan teknis.
Warga khawatir apabila kualitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, konstruksi tersebut akan lebih cepat mengalami kerusakan bahkan berpotensi roboh.
Namun, penilaian mengenai apakah pekerjaan tersebut benar-benar tidak memenuhi spesifikasi tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis di lapangan.
Proyek Bersumber dari APBN 2026
Berdasarkan informasi pada papan proyek, kegiatan tersebut merupakan Optimasi Lahan Nonrawa yang dilaksanakan melalui Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
Proyek tersebut tercantum memiliki panjang sekitar 294,9 meter dengan nilai anggaran sekitar Rp253 juta yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026.
Dengan adanya penggunaan anggaran negara tersebut, masyarakat menilai kualitas pekerjaan menjadi hal yang penting untuk diawasi.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan pembangunan yang selesai secara administratif, tetapi juga mengharapkan hasil pekerjaan yang kuat, sesuai spesifikasi, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi petani.
Dinas Pertanian Dairi Janji Turun ke Lapangan
Menanggapi sorotan masyarakat, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DPKPP Dairi, Suwandi Tumangger, menjelaskan bahwa pejabat pembuat komitmen atau PPK kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Pertanian, sementara pihaknya melakukan monitoring.
Suwandi mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan langsung terhadap titik-titik kegiatan.
“Terkait proyek dugaan asal-asalan tersebut kami akan segera turun ke masing-masing titik kegiatan untuk melakukan pengecekan,” tegas Suwandi Tumangger.
Menurutnya, monitoring diperlukan untuk memastikan pekerjaan di lapangan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang ditetapkan.
Jika Tidak Sesuai Spesifikasi, Diminta Diperbaiki
Suwandi juga menegaskan bahwa apabila hasil monitoring menemukan adanya kekurangan dalam kualitas pekerjaan, maka pihak kelompok tani akan diminta melakukan pembongkaran dan perbaikan sesuai spesifikasi.
“Bilamana dalam proses monitoring nanti ditemukan kekurangan dalam kualitas pekerjaan, maka pihak kelompok tani akan diminta untuk membongkar dan memperbaiki kembali sesuai dengan spesifikasi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi langkah penting untuk menjawab keresahan masyarakat.
Namun, publik tentu menunggu hasil pemeriksaan nyata di lapangan, bukan hanya sebatas pernyataan.
Jika ditemukan pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi, perbaikan harus benar-benar dilakukan dan kualitas hasil akhirnya perlu dipastikan sesuai standar teknis.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menyatakan pekerjaan telah sesuai spesifikasi, pemerintah juga perlu menyampaikan penjelasan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak terjadi kesimpangsiuran.
Masyarakat Minta Pengawasan Tidak Berhenti di Atas Kertas
Proyek yang menggunakan anggaran APBN tersebut diharapkan mendapat pengawasan secara serius dari seluruh pihak terkait.
Masyarakat Dairi meminta pemerintah tidak hanya menunggu laporan administrasi, tetapi turun langsung melihat kondisi fisik proyek.
Sebab, kualitas bangunan irigasi akan berkaitan langsung dengan keberlanjutan pemanfaatannya oleh masyarakat, khususnya para petani.
Sorotan warga juga menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur pertanian harus mengutamakan kualitas, transparansi, dan manfaat jangka panjang, bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan.
SuaraRepublik.com akan tetap mengedepankan informasi yang terverifikasi. Dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam pemberitaan ini merupakan sorotan dan penilaian masyarakat yang masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis. Pihak pelaksana, kelompok tani, pemerintah daerah, maupun instansi terkait tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Setiap pihak tetap dijunjung asas praduga tak bersalah, dan apabila terdapat dugaan pelanggaran, kebenarannya harus ditentukan melalui pemeriksaan serta mekanisme yang berwenang. SuaraRepublik.com berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, dengan membedakan antara fakta lapangan, keterangan masyarakat, tanggapan pemerintah, dugaan, dan kesimpulan hukum.
Kategori: Infrastruktur
Penulis: Eko
Editor: Redaksi
