Suara Republik.Com

Balikpapan , 2 September 2026

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Tahun 2026 di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Rabu (2/9/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media, Humas Polri Presisi Siap Menyukseskan Rencana Kerja Polri dan Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Tahun 2026.”

Rakernis dihadiri Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., Wakapolda Kaltim Brigjen Pol. Adrianto Jossy Kusumo, S.H., M.Han., para Pejabat Utama Polda Kaltim, Kasubbag Renmin Satker Polda, para Kasi Humas Polres jajaran, serta operator Polres.

Dalam kegiatan tersebut, Polda Kaltim turut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang, yakni Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Sencihan, S.H., C.Me, Senior News Reporter dan Presenter BTV Delita, Dosen Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Jurusan Desain Komunikasi Visual Faisal Syamsuddin, S.Pd., M.Sn., serta Content Creator Fitria Nurul Anisa.

Dalam arahannya, Kapolda Kaltim menegaskan bahwa fungsi kehumasan memiliki posisi yang sangat strategis dalam organisasi Polri. Humas tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi mata dan telinga institusi di ruang publik.

Menurutnya, fungsi tersebut memiliki peran penting dalam membangun serta menjaga citra institusi, mengelola isu yang berkembang, sekaligus menjadi jembatan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian.
“Dari tema ini ada dua kata kunci yang harus kita pahami, yaitu optimalisasi komunikasi publik dan manajemen media yang baik,” ujar Kapolda Kaltim dalam arahannya.

Ia menjelaskan, perkembangan tugas Kepolisian saat ini telah mengalami perubahan paradigma. Polri dituntut tidak hanya berorientasi pada objek permasalahan, tetapi juga mampu memahami serta membangun perspektif masyarakat terhadap berbagai kondisi sosial yang berkembang.

Di tengah derasnya arus informasi digital, jajaran Humas Polri juga dituntut mampu menjadi sumber informasi yang berimbang, faktual, dan dapat dipercaya. Kecepatan penyampaian informasi harus diiringi dengan ketepatan data sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai suatu peristiwa.

Kapolda mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Dalam situasi tersebut, personel Kepolisian bersama unsur terkait harus berjibaku menghadapi kobaran api, asap, medan yang sulit, hingga keterbatasan akses menuju sumber air dan peralatan.

Menurutnya, perjuangan dan tantangan yang dihadapi personel di lapangan merupakan bagian penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat melalui pemberitaan dan konten informasi yang objektif. “Informasi harus kita berikan lebih kepada masyarakat, karena masyarakat lebih percaya dengan apa yang mereka lihat dan dapatkan melalui media. Perkembangan digital harus kita ikuti,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolda mengingatkan bahwa fungsi kehumasan bukan hanya menjadi tanggung jawab personel yang berada dalam struktur organisasi Humas Polri. Setiap anggota Polri pada hakikatnya memiliki peran dalam menjaga citra dan menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat.