Selain itu, standar sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan dasar saat ini diatur dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023.

Karena itu, apabila kondisi toilet memang mengalami kerusakan berat, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan perlu menjelaskan status kerusakan, sumber anggaran pemeliharaan, serta rencana perbaikan.

Konfirmasi ke Sejumlah Pihak Belum Mendapat Jawaban

Untuk menguji informasi tersebut dan memenuhi prinsip keberimbangan, awak media berupaya meminta konfirmasi kepada sejumlah pihak.

Dari informasi yang diperoleh redaksi, Kepala Desa Telajung disebut sedang tidak berada di lokasi. Pesan singkat maupun panggilan melalui WhatsApp belum mendapatkan respons.

Sementara itu, pihak SMPN 5 Telajung juga belum memberikan penjelasan. Kepala sekolah disebut sedang berada di luar gedung, sedangkan pesan konfirmasi melalui WhatsApp belum mendapatkan balasan.

Upaya menemui pihak humas sekolah juga belum menghasilkan klarifikasi mengenai persoalan yang dipertanyakan.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi dari pengurus Komite Sekolah maupun manajemen SMPN 5 Telajung mengenai kepengurusan Komite Sekolah, biaya seragam Rp800.000, serta kondisi fasilitas toilet.

Dinas Pendidikan Diminta Turun Tangan

Munculnya beberapa persoalan secara bersamaan membuat Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dinilai perlu melakukan verifikasi faktual.

Verifikasi diperlukan untuk memastikan apakah benar terdapat persoalan dalam struktur kepengurusan Komite Sekolah, apakah penarikan biaya seragam memiliki dasar dan mekanisme yang sah, serta bagaimana kondisi fasilitas sanitasi di sekolah tersebut.

Publik juga berkepentingan mengetahui sumber anggaran pemeliharaan sekolah, penggunaan dana yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan, serta langkah yang akan dilakukan apabila ditemukan fasilitas yang tidak memenuhi standar.

Pertanyaan yang kini berada di meja Dinas Pendidikan bukan sekadar mengenai benar atau tidaknya keluhan tersebut, tetapi apakah tata kelola pendidikan di SMPN 5 Telajung telah berjalan sesuai ketentuan dan apakah hak siswa untuk mendapatkan lingkungan belajar yang layak telah terpenuhi.

SuaraRepublik.com memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Kepala Desa Telajung, Kepala SMPN 5 Telajung, Komite Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi dan keluhan yang dihimpun di lapangan. SuaraRepublik.com menjunjung asas praduga tak bersalah, verifikasi, keberimbangan, hak jawab, hak koreksi, serta Kode Etik Jurnalistik. Penyebutan dugaan pungutan, persoalan kepengurusan Komite Sekolah, maupun kondisi fasilitas tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran atau tindak pidana. Setiap dugaan harus diverifikasi berdasarkan dokumen, keterangan para pihak, dan pemeriksaan instansi berwenang. Pihak yang dituduhkan melakukan pelanggaran tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya proses hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila perkara tersebut masuk ranah pidana.