Donny mengatakan, frasa “jangka waktu yang wajar” menunjukkan bahwa hukum acara pidana tidak semata-mata menempatkan pemanggilan sebagai persoalan administratif berupa ada atau tidaknya surat. Menurutnya, waktu antara diterimanya pemberitahuan dengan pelaksanaan agenda juga perlu dilihat dari apakah pihak yang dipanggil secara nyata mempunyai kesempatan yang memadai untuk mengetahui agenda, mempersiapkan diri, mengatur kehadiran, serta melakukan koordinasi dengan kuasa hukum atau pendamping apabila diperlukan.

 

“Pasal 26 ayat (2) sudah memberikan prinsip yang jelas, yaitu pemanggilan harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah dan memperhatikan jangka waktu yang wajar. Jadi, yang harus dilihat bukan hanya apakah suratnya ada, tetapi juga apakah waktu yang diberikan secara nyata memungkinkan pihak yang dipanggil untuk mempersiapkan kehadirannya secara layak,” ujar Donny.

 

Dalam konteks perkara Uun, menurut Donny, ketentuan tersebut relevan untuk melihat persoalan pemberitahuan agenda gelar perkara dalam proses Restorative Justice yang dijadwalkan pada Senin, 31 Agustus 2026.

 

Tim kuasa hukum sebelumnya menyampaikan bahwa surat undangan gelar perkara Nomor B/5073/VIII/2026/Ditreskrimum, tertanggal 28 Agustus 2026, baru diterima oleh tim kuasa hukum pada Senin pagi, 31 Agustus 2026 sekitar pukul 09.14 WIB melalui pesan WhatsApp, sementara agenda gelar perkara dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Dengan demikian, berdasarkan waktu yang disampaikan tim hukum, terdapat jeda sekitar 46 menit antara diterimanya pemberitahuan dan waktu pelaksanaan agenda.

 

Menurut Donny, keadaan tersebut perlu dinilai secara objektif dengan mempertimbangkan apakah waktu yang tersedia dapat dikategorikan sebagai “jangka waktu yang wajar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) KUHAP.

 

“Dalam perkara ini, kami tidak sedang mengatakan bahwa setiap pemberitahuan yang waktunya singkat otomatis menjadi tidak sah. Yang kami pertanyakan adalah kewajaran waktunya. Ketika pemberitahuan baru diterima sekitar 46 menit sebelum agenda dimulai, tentu perlu dilihat apakah dalam waktu sesingkat itu pihak yang dipanggil secara nyata dapat mempersiapkan kehadiran, berkoordinasi dengan kuasa hukum, dan memahami agenda yang akan dihadapi,” tegas Donny.

 

Ia menambahkan, penilaian mengenai kepatutan tersebut tetap harus ditempatkan sesuai kapasitas hukum pihak yang dipanggil dan jenis agenda yang akan dilaksanakan. Pasal 26 ayat (2) secara tekstual mengatur pemanggilan Tersangka dan/atau Saksi, sehingga ketentuan tersebut tidak perlu ditarik secara berlebihan sebagai norma khusus yang secara eksplisit mengatur seluruh tata cara undangan gelar perkara.

 

Namun, menurut Donny, ketentuan tersebut dapat menjadi dasar untuk melihat prinsip kewajaran pemberitahuan dalam proses hukum pidana, terutama ketika pihak yang dipanggil membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri dan menggunakan hak-haknya secara efektif.

 

“Kami berharap setiap proses penanganan perkara dilakukan dengan memberikan ruang yang cukup bagi para pihak untuk hadir dan mempersiapkan diri. Prinsipnya adalah proses hukum harus berjalan secara tertib, transparan, dan memberikan kesempatan yang wajar kepada pihak yang berkepentingan untuk mengikuti proses tersebut secara efektif,” pungkas Donny.