SUARAREPUBLIK.COM – MANADO – Perselisihan antara penjual dan pembeli di sebuah warung diduga berubah menjadi insiden kekerasan. Seorang penjaga warung disebut menjadi korban pemukulan setelah terjadi kesalahpahaman terkait transaksi jual beli.23/08/2026
Situasi semakin memanas ketika persoalan tersebut diduga melibatkan seorang anggota Brimob yang disebut datang ke lokasi setelah mengetahui adanya persoalan yang dialami orang tuanya. Oknum tersebut diduga melakukan pemukulan terhadap penjaga warung.
Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini tentu tidak boleh dipandang sebelah mata. Seragam dan kewenangan sebagai anggota Polri seharusnya menjadi simbol perlindungan terhadap masyarakat, bukan alasan untuk menyelesaikan persoalan dengan kekerasan.
Masyarakat berhak bertanya: ketika orang tua menghadapi persoalan, apakah seorang anggota Brimob harus turun tangan dengan cara kekerasan, atau justru menunjukkan sikap sebagai aparat penegak hukum yang memahami prosedur?
Sufaldi Tampilang: Jangan Main Hakim Sendiri
Sufaldi Tampilang dari Dewan Pertimbangan FERADI WPI Subur Jaya menyoroti dugaan tindakan tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan antara penjual dan pembeli semestinya diselesaikan melalui komunikasi dan jalur hukum, bukan dengan main hakim sendiri.
“Saya tegaskan, seharusnya kalau orang tua punya masalah, kita bicarakan dengan baik. Jangan main hakim sendiri. Tidak ada gunanya ketika aturan hukum hanya tajam kepada masyarakat biasa, tetapi seolah tidak berlaku bagi mereka yang memakai seragam.”
Menurutnya, apabila benar terjadi pemukulan, maka dugaan tindak kekerasan tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa melihat latar belakang ataupun jabatan pihak yang terlibat.
“Pertanyaan saya sederhana: mau melindungi masyarakat atau mau jadi petarung MMA?” tegasnya.
Sufaldi juga meminta agar institusi Polri tidak menutup mata apabila anggotanya terbukti melakukan pelanggaran.
“Saya minta dengan sangat hormat, apabila terbukti melakukan pelanggaran, oknum tersebut diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku di tubuh Polri. Jangan sampai masyarakat melihat seolah-olah seragam menjadi tameng ketika berhadapan dengan persoalan hukum.”
Kasus ini kini menjadi perhatian warga sekitar. Semua pihak diharapkan memberikan keterangan secara terbuka dan menyerahkan pembuktian kepada aparat yang berwenang.
Sebab hukum seharusnya tidak mengenal pangkat, jabatan, maupun seragam. Jika salah, tetap harus diproses. Jika benar, buktikan melalui mekanisme hukum—bukan melalui kekerasan.
(RED)
