SuaraRepublik.com | Banyuasin – Kemacetan parah akibat proyek pengecoran jalan di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Palembang–Betung Kilometer 16, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, kini tidak lagi sekadar mengganggu mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut telah mengancam hak anak untuk memperoleh pendidikan karena ratusan pelajar dilaporkan hampir setiap hari terlambat, bahkan terpaksa tidak masuk sekolah akibat terjebak antrean kendaraan selama berjam-jam.
Kemacetan yang terjadi sejak dini hari hingga pagi, bertepatan dengan jam masuk sekolah, diperparah oleh penyempitan badan jalan akibat proyek pengecoran serta masih maraknya pengendara yang melawan arus (ngeblong). Akibatnya, arus lalu lintas kerap lumpuh total (stag), sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi tidak menentu.
Situasi ini dinilai tidak boleh dianggap sebagai persoalan lalu lintas semata. Pemerintah dan instansi terkait didesak segera hadir dengan langkah nyata agar proses pendidikan anak-anak tidak terus menjadi korban.
Setiap hari para pelajar harus menghadapi perjalanan yang melelahkan di tengah kepungan kendaraan berat, polusi udara, dan kemacetan panjang. Tidak sedikit siswa yang akhirnya kehilangan jam pelajaran, tertinggal materi, bahkan memilih kembali ke rumah karena gerbang sekolah telah ditutup.
Warga menilai kondisi tersebut merupakan keadaan darurat yang membutuhkan perhatian serius. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Banyuasin, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) selaku pelaksana proyek, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin segera berkoordinasi untuk memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terlindungi selama proyek berlangsung.
Masyarakat mendesak agar petugas ditempatkan secara penuh sejak pukul 06.00 WIB di titik rawan kemacetan guna mengatur lalu lintas dan menindak tegas pengendara yang melawan arus. Selain itu, sekolah-sekolah di sepanjang jalur terdampak diharapkan diberikan kebijakan khusus berupa dispensasi keterlambatan agar siswa tidak dirugikan akibat kondisi yang berada di luar kemampuan mereka.
Pengaturan jalur alternatif juga dinilai harus segera dioptimalkan agar beban kendaraan di Jalintim KM 16 dapat berkurang pada jam-jam sibuk keberangkatan sekolah.
Warga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memang penting, namun pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan masa depan generasi penerus bangsa. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan proyek berjalan tanpa menghilangkan hak anak atas pendidikan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
“Kami mendukung pembangunan jalan, tetapi jangan sampai anak-anak menjadi korban. Mereka berhak mendapatkan pendidikan tanpa harus kehilangan jam belajar setiap hari akibat kemacetan yang tidak kunjung teratasi,” ungkap salah seorang wali murid.
Catatan Redaksi: SuaraRepublik.com mendorong seluruh instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret dan terkoordinasi. Hak pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga, sehingga penyelesaian persoalan kemacetan di Jalintim KM 16 perlu menjadi prioritas selama proyek berlangsung.
Penulis : Team SR
Editor : Redaksi
