“Pejabat publik yang berintegritas dan bermoral tinggi seharusnya tidak bersembunyi di balik tameng ketidaktahuan demi menyelamatkan diri dari pertanggungjawaban publik,” tukasnya menanggapi pernyataan Agung Nugroho kepada media beberapa waktu lalu yang berdali ‘tidak tahu’ tentang SPPD fiktif tersebut.
*Refleksi Budaya Malu: Standar Etika Pejabat Jepang*
Untuk mengukur bobot moralitas para pemimpin kita, ada baiknya becermin pada standar etika publik di negara maju seperti Jepang. Dalam kebudayaan politik Jepang, jabatan bukanlah fasilitas mutlak untuk berkuasa, melainkan sebuah amanah suci yang memikul beban moral luar biasa besar.
Ketika sebuah skandal penyalahgunaan dana anggaran atau penyimpangan wewenang mencuat di lingkungan kementerian atau lembaga di Jepang, pejabat tertingginya, meski tidak terlibat langsung secara pidana, akan langsung mengambil langkah mundur demi menjaga kehormatan institusi. Budaya malu _(shame culture)_ yang mengakar kuat bahkan tak jarang membuat sebagian dari mereka memilih jalan ekstrem seperti bunuh diri _(harakiri/seppuku)_ sebagai bentuk penebusan atas kegagalan menjaga integritas kepemimpinannya.
Kontras yang tajam terjadi di tanah air. Sangat naif. Lebih dari 35.000 dokumen seperti SPPD fiktif, tiket pesawat fiktif, dan booking hotel, diterbitkan di DPRD Riau di tengah pembatasan pandemi Covid-19 tahun 2020-2021. Dampaknya, baru-baru ini 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan DPRD Riau harus dimutasi massal demi memutus rantai korupsi yang dicap sebagai “praktik lama yang mendarah daging”. Namun, para elite politiknya, termasuk Agung Nugroho, justru masih berdalih dan saling melempar tanggung jawab.
*Renungan Filosofis: Hukum, Kekuasaan, dan Keadilan*
Apabila ditinjau dari kacamata filsafat politik, penanganan kasus korupsi SPPD fiktif Riau ini merefleksikan kritik mendalam dari filsuf Yunani Kuno, Thrasymachus (450-400 SM), yang menyatakan bahwa “keadilan tidak lain adalah kepentingan mereka yang kuat.” Jika hukum terus tumpul ke atas dan tajam ke bawah akibat posisi politik terduga pelaku, maka sinisme Thrasymachus akan menjadi pembenaran di tengah masyarakat Riau.
Sebaliknya, merujuk pada pemikiran Thomas Aquinas (1225-1274) mengenai _Lex Humana_ (Hukum Manusia), hukum formal dibentuk demi mewujudkan kebaikan bersama _(bonum commune)_. Korupsi yang merampas hak-hak dasar rakyat untuk mendapatkan pembangunan yang layak adalah pelanggaran berat terhadap hukum kodrat. Pejabat yang menikmati atau membiarkan penjarahan uang rakyat pada hakikatnya telah kehilangan legitimasi moral untuk memimpin.
Skandal SPPD fiktif di DPRD Riau merupakan ujian krusial bagi kredibilitas penegakan hukum di Indonesia. Bukti-bukti yang disita oleh penyidik dinilai sudah sangat cukup dan solid. Tidak kurang dari 36 kontainer dokumen, 20 unit komputer, 26 stempel palsu, dan uang tunai lebih dari Rp19 miliar telah disita.
Aparat penegak hukum, baik di tingkat daerah maupun Mabes Polri, dituntut segera memberikan kepastian hukum dengan menetapkan tersangka utama. Publik Pekanbaru dan Riau secara luas berhak mengetahui secara transparan ke mana saja aliran dana Rp195,9 miliar tersebut bermuara. Pengusutan yang tuntas dan menyeluruh terhadap Agung Nugroho beserta seluruh oknum mantan pimpinan maupun anggota dewan lainnya bukan sekadar langkah hukum, melainkan upaya mendesak dan urgen untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintahan daerah. (Tim)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.