SuaraRepublik.com | Musi Banyuasin – Penanganan bencana longsor di Desa Teluk Kijing II, Desa Epil, dan Desa Danau Cala, Kecamatan Lais, kembali menuai sorotan. Hingga kini, masyarakat mengaku belum melihat langkah permanen yang mampu mengatasi ancaman longsor yang terus menggerus tebing, mengancam permukiman, serta berpotensi memutus akses transportasi warga.
Di tengah kekhawatiran tersebut, kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus menguat. Warga menilai penanganan yang dilakukan belum sebanding dengan kondisi di lapangan. Berbagai kegiatan yang terlihat dinilai lebih banyak bersifat simbolis, sementara penyelesaian konkret yang dinanti masyarakat belum juga terealisasi.
“Kami tidak butuh kunjungan yang hanya sebatas foto-foto atau seremoni. Yang kami butuhkan alat berat bekerja di lapangan, perbaikan segera dimulai, dan ada kepastian kapan masalah ini selesai. Keselamatan masyarakat jauh lebih penting daripada kegiatan yang sifatnya formalitas,” ujar seorang warga.
Menurut warga, setiap kali hujan turun rasa cemas kembali menghantui karena kondisi tanah terus mengalami pergeseran. Mereka berharap pemerintah tidak menunggu hingga terjadi korban jiwa atau putusnya akses jalan baru mengambil langkah yang lebih serius.
Sorotan juga datang dari Ketua DPD Gempita Musi Banyuasin, Mauzan (Bonang). Ia meminta Bupati Musi Banyuasin menunjukkan kepemimpinan yang nyata dengan memastikan seluruh OPD terkait bekerja cepat dan tidak hanya berhenti pada rapat koordinasi maupun kunjungan lapangan.
“Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar seremoni. Pemerintah harus segera menghadirkan solusi, mempercepat penanganan, menyiapkan anggaran, serta memastikan pekerjaan di lapangan benar-benar berjalan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegas Bonang.
Ia juga meminta BPBD, Dinas PUPR, dan instansi teknis lainnya segera menyampaikan hasil kajian kondisi longsor beserta rencana penanganan jangka pendek maupun jangka panjang agar masyarakat memperoleh kepastian.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Musi Banyuasin, BPBD Kabupaten Musi Banyuasin, maupun Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi sebagai bentuk pemberitaan yang berimbang.
Catatan Redaksi: Berita ini memuat kritik dan aspirasi masyarakat serta pernyataan Ketua DPD Gempita Musi Banyuasin. Penilaian mengenai kegiatan yang dianggap bersifat seremonial merupakan pendapat narasumber. SuaraRepublik.com membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Penulis: Team SR
Editor: Redaksi
