Sorot Kualitas Jalan di Majalengka,Komisi III DPRD Ingatkan Jangan Ada Pekerjaan Asal Jadi di Anggaran 2026

‎MAJALENGKA,SuaraRepublik.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majalengka melakukan peninjauan langsung ke lokasi pengerjaan jalan di wilayah Ciande, guna memastikan kualitas pembangunan yang menjadi perhatian utama masyarakat. Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahudin, menyampaikan bahwa kehadiran pihak legislatif merupakan bentuk respon atas perhatian publik terhadap penggunaan anggaran pembangunan yang bersumber dari uang rakyat.
‎
‎”Kita secara fisik sudah melihat langsung, mencari titik-titik yang kemarin dilaporkan ada belah atau pecah. Setelah kita cek, kondisi yang terlihat di lapangan, kerusakan seperti retak rambut atau bagian yang terbelah sudah ditutup, sudah ditambah, dan diperbaiki. Namun apa pun kondisinya, hal ini menjadi perhatian dan atensi masyarakat. Intinya, masyarakat itu sederhana, anggaran ini kan dari pemerintah, dari uang rakyat, dari pajak rakyat. Karena itu, masyarakat berhak memberikan perhatian,” ungkap H. Iing Misbahudin saat ditemui usai peninjauan, Kamis (4/6/2026).
‎
‎Dalam keterangannya, politisi ini menegaskan bahwa pihaknya telah mencatat berbagai permasalahan pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, Komisi III memberikan peringatan tegas agar pada pelaksanaan anggaran tahun 2026, terutama untuk pekerjaan yang belum terlaksana, tidak lagi ditemukan penyimpangan atau hasil pekerjaan yang asal-asalan.
‎
‎”Kami menegaskan dari Komisi III, agar jangan sampai nih anggaran 2026, apalagi yang belum dilaksanakan, itu terjadi penyimpangan-penyimpangan atau pekerjaan yang asal-asalan lagi. Kita sebagai bagian dari pemerintahan daerah tentu mendukung visi dan misi Bupati agar Majalengka maju dan tertata, dan ini harus diterjemahkan oleh semua elemen. Kami juga apresiasi langkah Pak Bupati yang menginginkan kualitas jalan yang baik, ini sudah sejalan dengan keinginan masyarakat. Tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan, ini yang menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
‎
‎H. Iing juga menyentuh soal dampak kenaikan harga bahan bangunan yang berpotensi mempengaruhi kualitas pekerjaan. Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian harga satuan dasar agar kualitas pembangunan tidak dikorbankan demi pemangkasan volume pekerjaan.
‎
‎”Sekarang harga-harga kan mulai naik. Ini menjadi perhatian pemerintah untuk menyesuaikan harga satuan. Jangan sampai nanti anggarannya tetap, tapi harga naik, lalu berimplikasi pada volume pekerjaan. Kita tidak menginginkan hal itu berimbas pada kualitas. Percuma kalau murah tapi kualitas jelek. Harusnya harga satuan dasar di Majalengka sudah ada penyesuaian, karena kami tahu ada dinas yang menunggu perubahan harga ini agar proses pekerjaan bisa berjalan,” jelasnya.
‎
‎Terkait hasil peninjauan di lokasi Ciande, jalan sepanjang sekitar 470-480 meter dengan lebar 5 meter tersebut secara kasat mata terlihat cukup baik. Namun, tim peninjau menemukan beberapa catatan penting. Masih ada satu atau dua titik yang lapisan aspalnya mulai terkelupas, dan hal ini langsung diinstruksikan untuk segera diperbaiki agar kerusakan tidak meluas.
‎
‎”Kita cek dari awal, secara umum cukup bagus. Meskipun secara teknis pengerjaan kami tidak terlalu melihat karena kondisinya sudah jadi, namun kita nilai dari sisi kualitas. Secara kasat mata cukup baik, meskipun di beberapa titik ada bekas tambalan, dan itu sudah diakui serta diperbaiki oleh pihak Dinas PUTR. Cuma ada satu dua titik aspal yang mulai terkelupas, sudah kita instruksikan segera diperbaiki, jangan sampai dibiarkan karena akan makin rusak,” ujarnya.
‎
‎Menurut pengamatan dan masukan dari pihak teknis, penyebab terkelupasnya aspal diduga karena ketebalan lapisan yang tidak merata. Pada bagian jalan yang dasarnya sudah tinggi, lapisan aspal yang dipasang menjadi terlalu tipis sehingga tidak cukup kuat menahan beban kendaraan dan tidak menempel sempurna.
‎
‎”Menurut masukan pengamat atau tenaga ahli, seharusnya sebelum pelapisan ulang atau overlay, dilakukan dulu perbaikan dasar atau patching. Artinya bagian yang rusak dibongkar, dipadatkan, lalu diberi lapisan agregat sebagai alas. Namun dugaan kami, tahapan ini tidak dilakukan di beberapa titik. Saya memang tidak terlalu paham teknis mendalam, tapi seharusnya Dinas PUTR bertanggung jawab penuh menerapkan cara pengaspalan yang baik dan benar sesuai SOP,” paparnya.
‎
‎Ketua Komisi III ini juga menyoroti aspek pengawasan dalam pelaksanaan proyek. Ia menilai peran pengawas di lapangan adalah ujung tombak kualitas hasil kerja, dan harus memahami benar spesifikasi teknis yang ditetapkan.
‎
‎”Apakah kesalahan ada di perencanaan atau pelaksanaan? Seharusnya perencanaan itu tidak salah, karena disusun oleh orang yang paham teknis. Kalau ada kekurangan, kemungkinan besar ada di pelaksanaan atau pengawasannya. Contohnya tadi, dokumen menyebutkan ada pemadatan dan perbaikan dasar, tapi di lapangan tidak semua bagian mendapatkan perlakuan yang sama. Padahal kalau jalan baru saja dikerjakan tapi sudah ada kerusakan, dalam dua atau tiga bulan ke depan kualitasnya sudah bisa dinilai jelek atau tidak,” ungkapnya.
‎
‎Di akhir pernyataannya, H. Iing kembali mengingatkan seluruh pihak terkait bahwa tahun 2026 tidak lagi memberi ruang bagi pembangunan yang asal jadi. Semua pihak, mulai dari perencana, pelaksana, hingga pengawas, diminta bekerja maksimal untuk membuktikan bahwa pembangunan di era pemerintahan saat ini benar-benar memberikan hasil yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Majalengka.
‎
‎”Sudah tidak ada waktu lagi untuk membiarkan pekerjaan asal jadi. Kita harus buktikan bahwa pembangunan di masa ini benar-benar bisa dinikmati dan awet, baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun pelaksana di lapangan. Pengawas harus paham betul, jangan sampai ada kelalaian yang merugikan rakyat. SOP harus dijalankan, dan kami dari Komisi III akan terus mengawasi sampai hasil akhir yang memuaskan tercapai,” pungkas H.Iing Misbahudin.***