Suararepublik.com Medan 7/8/26 – Gelombang keprihatinan dan kemarahan masyarakat kembali memuncak atas penanganan dua kasus yang menyita perhatian publik dan menjadi pembicaraan luas di media sosial, terjadi di wilayah hukum Kota Medan. Masyarakat dan elemen warga meminta Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia segera turun tangan, melakukan pengawasan mendalam, mengusut secara menyeluruh serta memastikan keadilan benar-benar terwujud bagi para korban.
Dua kasus yang menjadi sorotan tajam tersebut adalah kasus kematian misterius seorang perempuan yang diduga bernama Winda yang merupakan mantan anggota polisi yang bertugas di polsek sunggal, serta kasus memilukan seorang warga yang menjadi korban pencurian, namun alih-alih mendapatkan perlindungan dan keadilan, justru diperlakukan tidak adil: saat melaporkan dan berusaha menangkap pelaku pencurian dengan pendampingan petugas kepolisian, korban sendiri yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka bahkan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polrestabes Medan
Berdasarkan informasi yang beredar dan kesaksian yang muncul, dalam kasus pencurian tersebut warga berusaha melaporkan peristiwa kerugian yang dialaminya dan meminta bantuan aparat penegak hukum agar pelaku segera diproses sesuai aturan. Namun kenyataan yang terjadi sangat menyimpang dari harapan masyarakat dan semangat penegakan hukum yang adil. Langkah yang seharusnya menjadi upaya mencari kebenaran dan menindak pelaku kejahatan justru berbalik menjerat pihak yang menjadi korban, status tersangka hingga penunjukan sebagai DPO membuat keluarga dan masyarakat bertanya-tanya serta merasakan ketakutan dan ketidakpastian.
Sementara itu kasus kematian Winda masih menyisakan banyak tanda tanya besar. Penjelasan yang ada sejauh ini belum dapat menjawab seluruh keraguan keluarga dan masyarakat, proses penyelidikan dinilai belum transparan dan belum mengungkap fakta secara utuh. Keluarga belum mendapatkan kejelasan penyebab kematian yang sesungguhnya dan keadilan yang layak diterima.
“Kami memohon Ketua Komisi III DPR RI segera turun ke lapangan, melakukan pengawasan, memeriksa jalannya penanganan kedua kasus ini. Kami ingin proses hukum berjalan jujur, terbuka, fakta diketahui semua orang, pelaku kejahatan dihukum dan pihak yang tidak bersalah segera dibebaskan dari tuduhan yang keliru,” ungkap perwakilan warga yang menyuarakan aspirasi bersama.
Harapan masyarakat adalah agar Komisi III DPR RI yang membidangi urusan hukum, hak asasi manusia dan keamanan negara dapat menjalankan fungsi pengawasan secara sungguh-sungguh. Segera meneliti apakah ada penyimpangan prosedur, pelanggaran wewenang atau ketidakberesan dalam penanganan yang dilakukan aparat terkait. Jika ditemukan kesalahan atau pelanggaran, harus segera diperbaiki, dicabut status yang keliru dan memproses siapa saja yang terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kewajiban jabatan.
Masyarakat menekankan bahwa hukum harus melindungi setiap orang tanpa pandang bulu, tidak boleh membalikkan fakta, tidak boleh menekan warga yang mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan tidak boleh hanya menjadi janji, tetapi harus terasa nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu tanggapan resmi dan tindak lanjut dari Ketua Komisi III DPR RI serta instansi terkait, berharap segera ada langkah nyata, penyelidikan yang tuntas dan keputusan yang dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di daerah. (Tim)
#KeadilanWinda #HukumJanganTerbalik #UsutTuntas #KomisiIIIDPRRIPantau #KeadilanDiMedan #BebaskanDariTuduhanKeliru #WargaMintaKeadilan
