SuaraRepublik.com | Musi Banyuasin — Bupati Musi Banyuasin H.M. Toha Tohet, S.H. menerima langsung aspirasi gabungan LSM dan Ormas yang tergabung dalam LSM Ormas Muba Bersatu dalam audiensi di Guest House Pendopoan Bupati, Kamis (6/8/2026). Pertemuan tersebut membahas 13 poin persoalan masyarakat, mulai dari kondisi fiskal daerah hingga pelayanan publik dan program pendidikan.
Audiensi dihadiri Sekretaris Daerah Drs. Syafaruddin, M.Si., Asisten I Setda H. Ardiansyah, S.E., M.M., Ph.D., C.M.A., para kepala OPD, serta perwakilan instansi terkait. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hadir Kabid Pembinaan Ketenagaan Sobriadi, S.Si., M.Pd. mewakili kepala dinas.
Sebanyak 15 perwakilan Muba Bersatu menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai penting untuk mendapat perhatian pemerintah. Aspirasi tersebut mencakup kondisi keuangan daerah, mutu pelayanan publik, Program Keluarga Maju, penataan birokrasi, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tenaga kerja lokal, sengketa tanah, persoalan lingkungan, hingga keterbukaan hubungan pemerintah dengan masyarakat dan media.
Perwakilan Muba Bersatu menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah. Mereka berharap ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah terus terbuka sehingga persoalan dapat dibahas secara langsung dan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.
Pemkab Muba Jelaskan Kondisi Fiskal
Menanggapi aspirasi tersebut, Sekda Muba Drs. Syafaruddin, M.Si. menjelaskan kondisi fiskal daerah saat ini mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, situasi tersebut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional, termasuk penyesuaian fiskal yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
“Kondisi yang dialami Muba juga dirasakan oleh banyak daerah lain di Indonesia. Meski demikian, kami terus berupaya menjaga kestabilan keuangan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik,” ujar Sekda.
Pemkab Muba menyatakan tetap berupaya mempertahankan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta memastikan tidak ada pegawai PPPK yang dirumahkan.
Pemerintah daerah juga terus mengupayakan pembayaran gaji ke-13 melalui pengelolaan arus kas sambil menunggu penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Masukan mengenai penataan birokrasi, promosi dan mutasi ASN, optimalisasi PAD, pemanfaatan tenaga kerja lokal, sengketa agraria, serta persoalan lingkungan hidup juga menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing OPD.
Program Keluarga Maju dan Bantuan Pendidikan
Kepala Dinas Sosial menjelaskan bahwa Program Keluarga Maju dilaksanakan secara terpadu bersama Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Program tersebut mencakup bantuan modal usaha, bantuan pendidikan, dan sertifikasi keahlian tenaga kerja.
Untuk bantuan modal usaha, masyarakat menerima dana stimulan Rp5 juta berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga desil 5, setelah melalui verifikasi faktual di lapangan.
Pemkab Muba juga menyatakan akan memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami mekanisme, persyaratan, serta sasaran penerima manfaat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba Yayan, S.E., M.M., menjelaskan bahwa pihaknya terlibat dalam Program Keluarga Maju melalui bantuan pendidikan bagi mahasiswa.
Bantuan diberikan bertahap selama tiga tahun, yakni Rp7,5 juta pada tahun pertama, Rp7,5 juta tahun kedua, dan Rp10 juta tahun ketiga, dengan total mencapai Rp25 juta per mahasiswa.
“Dukungan ini dirancang agar mahasiswa memperoleh dukungan pembiayaan secara berkelanjutan selama menjalani pendidikan. Harapannya, bantuan ini mampu meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kesempatan generasi muda Musi Banyuasin untuk menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi,” jelas Yayan.
Seragam Sekolah Gratis Berlanjut
Selain bantuan mahasiswa, Pemkab Muba melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga melanjutkan program seragam sekolah gratis bagi peserta didik SD dan SMP.
Program tersebut telah direalisasikan pada 2025 dan kembali dilanjutkan pada 2026. Saat ini pelaksanaan program masih berproses sesuai mekanisme yang berlaku agar bantuan dapat segera diterima peserta didik.
Yayan berharap seluruh program pendidikan yang menjadi komitmen Pemkab Muba dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Audiensi tersebut menjadi ruang penting untuk mempertemukan pemerintah dan masyarakat secara langsung. Pemkab Muba berharap komunikasi semacam itu terus dijaga agar pemulihan fiskal dapat berjalan beriringan dengan keberlanjutan program kerakyatan, khususnya bidang pendidikan.
Penulis: Team SR
Editor: Redaksi
