SuaraRepublik.com | PALEMBANG — Kurniati Puspita Sari dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) BAHMI (Badan Advokasi Hukum Masyarakat Indonesia) Kota Palembang yang baru, Kamis, 17 September 2026.
Kepemimpinan baru tersebut menjadi momentum bagi DPC BAHMI Kota Palembang untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus meningkatkan eksistensi organisasi dalam menjalankan fungsi advokasi, edukasi hukum, sosial kemasyarakatan, serta pendampingan masyarakat.
Bagi Kurniati Puspita Sari, amanah tersebut bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab untuk membawa organisasi menjadi lebih solid, profesional dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya ingin DPC BAHMI Kota Palembang ke depan menjadi organisasi yang lebih maju, solid dan semakin eksis. Kita harus hadir bukan hanya ketika ada persoalan, tetapi juga memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat,” ujar Kurniati Puspita Sari.
Bangun Organisasi yang Solid dan Berintegritas
Dalam kepemimpinannya, Kurniati membawa visi menjadikan DPC BAHMI Kota Palembang sebagai organisasi yang maju, profesional, berintegritas, responsif dan memiliki kepedulian terhadap persoalan hukum maupun sosial kemasyarakatan.
BAHMI diharapkan dapat menjadi wadah yang mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat, sekaligus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi kemasyarakatan dan berbagai elemen lainnya.
Tujuh Misi DPC BAHMI Kota Palembang
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kurniati Puspita Sari mendorong sejumlah agenda organisasi, di antaranya:
- Memperkuat soliditas dan kekompakan seluruh pengurus serta anggota DPC BAHMI Kota Palembang.
- Meningkatkan edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi, diskusi dan penyuluhan.
- Mendorong pelaksanaan advokasi yang profesional dan bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas anggota melalui pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia.
- Membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat dan berbagai elemen lainnya.
- Mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai bentuk kepedulian BAHMI terhadap masyarakat.
- Memperkuat eksistensi organisasi di era digital melalui publikasi kegiatan dan pemanfaatan teknologi komunikasi secara positif.
Menurut Kurniati, organisasi yang kuat tidak dapat dibangun secara individual, melainkan melalui kebersamaan, komunikasi dan kerja sama seluruh unsur organisasi.
“BAHMI adalah rumah bersama. Saya mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk bersama-sama membangun organisasi ini. Kita harus bekerja dengan tulus, profesional dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Target Kepemimpinan Baru
Di bawah kepemimpinan Kurniati Puspita Sari, DPC BAHMI Kota Palembang diarahkan untuk menghadirkan program-program yang konkret dan berkelanjutan.
Tidak hanya berfokus pada persoalan advokasi, BAHMI juga diharapkan aktif dalam edukasi hukum, kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pengembangan kapasitas generasi muda.
“Ukuran keberhasilan organisasi bukan hanya seberapa besar kita dikenal, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan. Harapan saya, BAHMI Kota Palembang semakin dikenal karena karya, semakin dipercaya karena integritas, dan semakin eksis karena program-program yang nyata,” ungkap Kurniati.
Dengan semangat kepemimpinan baru tersebut, DPC BAHMI Kota Palembang diharapkan semakin aktif menjalankan program organisasi, memperkuat profesionalisme pengurus, serta membangun kedekatan dengan masyarakat.
Pada akhirnya, arah organisasi akan ditentukan oleh konsistensi seluruh pengurus dalam menjalankan program dan menjaga integritas dalam setiap kegiatan.
SuaraRepublik.com tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah dan Kode Etik Jurnalistik. Seluruh pernyataan dan informasi dalam pemberitaan ini merupakan keterangan yang disampaikan dalam konteks kegiatan organisasi dan tidak dimaksudkan sebagai penilaian terhadap pihak tertentu. Setiap persoalan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hak jawab dan hak koreksi tetap terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kategori: Organisasi
Penulis: Team SR
Editor: Redaksi
