Suararepublik.com Jakarta, 10 November 2026 — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Kantor Hukum Kemanusiaan CBI-1201, Ahmad Syafii Nasution, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi terhadap langkah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika persoalan hukum dan konstitusional yang menjadi perhatian publik.

Sikap tersebut, menurut Ahmad Syafii Nasution, harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara, penghormatan terhadap supremasi hukum, serta upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.

Informasi mengenai niat pengunduran diri tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa, 10 November 2026. Namun, penyampaian niat tersebut belum berarti bahwa Gibran secara resmi telah berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Proses dan perkembangan selanjutnya tetap perlu dicermati berdasarkan keterangan resmi pemerintah.

CBI-1201: KONSTITUSI HARUS BERADA DI ATAS KEPENTINGAN KEKUASAAN

Ahmad Syafii Nasution menegaskan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia tidak boleh terlepas dari prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurutnya, setiap proses pencalonan dan pengisian jabatan publik harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada kepentingan keluarga, kelompok, partai, maupun kekuatan politik tertentu yang ditempatkan di atas konstitusi.

“Sejak awal pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, persoalan persyaratan administrasi dan konstitusional telah menjadi perdebatan luas di kalangan masyarakat, aktivis, serta pemerhati hukum. Perdebatan tersebut harus dijawab melalui mekanisme hukum yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ahmad Syafii.

Ia menyebut bahwa sebagian kalangan aktivis menggunakan istilah keras, seperti ‘anak haram konstitusi’, sebagai ekspresi kritik terhadap proses pencalonan yang mereka persoalkan. Namun, istilah tersebut merupakan retorika politik, bukan kesimpulan hukum yang dapat menggantikan pemeriksaan terhadap fakta, peraturan, dan putusan lembaga peradilan yang berwenang.

Bagi CBI-1201, substansi persoalan ini bukan semata-mata menyangkut seseorang atau jabatan tertentu, melainkan menyangkut prinsip bahwa konstitusi harus dihormati tanpa pengecualian.

“Jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa yang dapat dipertahankan dengan mengabaikan persoalan hukum. Apabila muncul persoalan mendasar mengenai persyaratan jabatan publik, maka penyelesaiannya harus mengutamakan kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan bangsa,” ujarnya.

“SEDALAM APA PUN BANGKAI DITANAM, BAUNYA PASTI TERCIUM”

Dalam pernyataannya, Ahmad Syafii menyampaikan pesan keras kepada seluruh pejabat negara, elite politik, dan para pemangku kepentingan agar semakin dewasa dalam menjalankan kekuasaan.

“Sedalam apa pun bangkai ditanam, baunya pasti akan tercium juga. Ini adalah pengingat bahwa persoalan yang tidak diselesaikan secara jujur dan terbuka pada akhirnya akan kembali menjadi pertanyaan publik. Karena itu, jangan pernah menganggap suara rakyat sebagai sesuatu yang bisa diabaikan,” katanya.

Ia menekankan bahwa pejabat negara harus berani melakukan introspeksi, membuka ruang evaluasi, serta menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Menurutnya, kedewasaan berpolitik tidak diukur dari seberapa kuat seseorang mempertahankan kekuasaan, melainkan dari kesediaannya menghormati hukum, menerima kritik, dan mengambil keputusan yang mengutamakan keselamatan serta masa depan bangsa.

CBI-1201 juga mengingatkan bahwa kritik terhadap pejabat negara harus tetap disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, dan melalui mekanisme demokrasi yang sah.

DUKUNG PEMERINTAHAN PRABOWO, TEGAKKAN HUKUM TANPA INTERVENSI

Ahmad Syafii Nasution menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri secara ekonomi, dan terbebas dari praktik korupsi.

Ia berharap pemerintah mampu memperkuat pemberantasan korupsi, menertibkan praktik mafia ekonomi, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

“Bangsa ini membutuhkan pemerintahan yang kuat, tetapi kekuatan itu harus berdiri di atas hukum. Kita mendukung pemerintahan yang sah, mendukung agenda pembangunan nasional, dan sekaligus mengharapkan penegakan hukum yang tidak tebang pilih,” tegasnya.

Menurut Ahmad Syafii, tidak boleh ada intervensi yang menghalangi proses penegakan hukum, baik yang berasal dari kepentingan politik, korporasi, maupun kelompok yang berusaha memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa pemberantasan mafia pertambangan, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan berbagai sektor strategis lainnya membutuhkan pengawasan yang konsisten, penegakan hukum yang profesional, serta transparansi dalam pengelolaan kekayaan negara.

“Jangan sampai kekayaan Indonesia hanya memperbesar keuntungan segelintir orang, sementara rakyat yang memiliki hak atas kemakmuran negeri ini justru harus berjuang menghadapi ketimpangan ekonomi. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa kekayaan nasional dikelola secara bertanggung jawab,” tambahnya.

INDONESIA KAYA SUMBER DAYA ALAM, TETAPI KEMAKMURAN RAKYAT HARUS MENJADI UKURAN

Lebih lanjut, Ahmad Syafii menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal strategis yang sangat besar untuk menjadi negara maju dan berdaulat.

Sebagai negara kepulauan yang berada di antara dua samudra dan dua benua, Indonesia memiliki posisi geografis penting dalam perdagangan serta pelayaran internasional. Kekayaan mineral, energi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan sumber daya kelautan merupakan potensi besar yang seharusnya menjadi fondasi kemandirian nasional.

Namun, menurutnya, kekayaan alam dan posisi geografis yang strategis tidak akan otomatis menghadirkan kesejahteraan apabila pengelolaannya tidak disertai tata kelola yang baik.

“Pertanyaan kita sederhana: mengapa bangsa yang memiliki kekayaan alam melimpah masih harus menghadapi berbagai persoalan ketimpangan, kemiskinan, dan kebocoran potensi ekonomi? Kita harus berani menjawab persoalan itu dengan kebijakan yang tepat, pengawasan yang kuat, dan keberanian memberantas penyimpangan,” ujarnya.

Ia menilai bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan kepentingan nasional, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kemampuan industri nasional.

Indonesia, lanjutnya, tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi industri negara lain. Bangsa ini harus membangun kapasitas pengolahan, teknologi, sumber daya manusia, dan industri hilir agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

PASAL 33 UUD 1945: JALAN MENUJU KEDAULATAN EKONOMI

Dalam pandangannya, salah satu landasan utama pembangunan ekonomi nasional adalah Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan prinsip perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan penguasaan negara atas cabang produksi penting serta sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ahmad Syafii menekankan bahwa amanat konstitusi tersebut tidak boleh berhenti sebagai kalimat yang tercantum dalam dokumen negara. Prinsip itu harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Ia mendorong penguatan UMKM, koperasi, industri pengolahan dalam negeri, ketahanan pangan, kemandirian energi, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah penghasil sumber daya alam.

“Sudah saatnya rakyat Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita tidak menolak investasi, kerja sama internasional, ataupun kemajuan teknologi dari bangsa lain. Namun, semuanya harus berlangsung secara adil, saling menguntungkan, dan tidak mengorbankan kedaulatan ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya, kemerdekaan politik harus diikuti dengan kemerdekaan ekonomi. Bangsa yang merdeka secara formal harus mampu memastikan bahwa keputusan strategis mengenai kekayaan alam dan masa depan ekonominya tetap berorientasi pada kepentingan nasional.

SERUAN KEBANGSAAN: JANGAN BIARKAN INDONESIA KEHILANGAN ARAH

Menutup pernyataannya, Ahmad Syafii Nasution mengajak seluruh elemen bangsa untuk bangkit, membuka mata terhadap tantangan nasional, serta meninggalkan pertentangan yang tidak produktif.

Ia meminta masyarakat, aktivis, organisasi kemasyarakatan, akademisi, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal pemerintahan yang sah, menjaga stabilitas nasional, serta memastikan setiap kebijakan negara berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kita harus mendukung Indonesia agar Garuda terbang semakin tinggi, tetapi jangan pernah melupakan bahwa sayap bangsa ini harus ditopang oleh hukum yang adil, pemerintahan yang bersih, dan rakyat yang sejahtera,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kecintaan terhadap Indonesia tidak cukup diwujudkan melalui slogan dan simbol kebangsaan. Nasionalisme harus dibuktikan melalui keberanian memberantas korupsi, menghormati konstitusi, menjaga persatuan, dan memperjuangkan keadilan sosial.

“Jangan sampai kita menjadi penonton di tengah kekayaan negeri sendiri. Jangan sampai generasi mendatang hanya mewarisi sumber daya yang telah habis, sementara kesejahteraan justru dinikmati oleh segelintir kelompok. Indonesia harus berdiri sebagai bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan dihormati dunia internasional,” pungkas Ahmad Syafii Nasution. (Tim)