Suara Republik.com

TANGERANG – Menanggapi pemberitaan berjudul “Ketua PWGK-KRESEK Minta Rizki Romdani Tak Menghakimi Kades Gunung Kaler, Dorong Klarifikasi dan Pembuktian” yang dimuat sebelumnya, Rizki Romdani melalui kuasa hukumnya menyampaikan hak jawab terkait tudingan penghakiman sepihak dan klaim belum pernah melakukan komunikasi dengan Kepala Desa Gunung Kaler.

Dalam pernyataannya yang diterima redaksi suara Republik.com, Sabtu (21/11/2026), Rizki Romdani menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambilnya merupakan bentuk kontrol sosial dan advokasi warga yang sah, bukan penghakiman. Ia membantah tudingan bahwa ia bertindak tanpa verifikasi atau konfirmasi.

Bantahan Klaim “Tidak Pernah Datang”

Menanggapi pernyataan Kepala Desa Gunung Kaler, Cecep, yang mengaku tidak mengenal Rizki Romdani dan menyatakan bahwa Rizki belum pernah datang ke kantor desa, pihak Rizki menyajikan bukti upaya dialog yang telah dilakukan.

“Klaim bahwa saya tidak pernah datang atau mencoba berkomunikasi adalah tidak akurat. Kami telah beberapa kali berupaya menemui perangkat desa untuk mendiskusikan keluhan warga terkait dugaan pencemaran lingkungan dan intimidasi. Namun, akses tersebut sering kali terhambat oleh prosedur birokrasi yang berbelit atau ketidakhadiran pejabat kunci di tempat,” ujar Rizki dalam keterangan tertulisnya.

Rizki menambahkan, ketika jalur administratif tertutup atau respons lambat, sebagai bagian dari masyarakat dan insan pers, ia memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi warga yang merasa dirugikan, sembari tetap mendorong penyelesaian melalui jalur hukum.

Kontrol Sosial Bukan Penghakiman

Terkait teguran dari Ketua Pokja Wartawan Gunung Kaler Kresek (PWGK-KRESEK), Alex Sibti, agar tidak terburu-buru menghakimi, Rizki menjelaskan perbedaan mendasar antara penghakiman liar dan kontrol sosial.

“Mengungkap fakta di lapangan berdasarkan pengakuan korban dan bukti awal bukanlah penghakiman. Itu adalah fungsi pers dan masyarakat sipil untuk mengingatkan pemegang kekuasaan agar bekerja sesuai koridor hukum. Saya tidak pernah memutus vonis bersalah secara final, tetapi saya menyoroti adanya indikasi pelanggaran yang perlu diperiksa oleh instansi berwenang,” jelasnya.

Rizki juga menekankan bahwa kehadiran dirinya bersama warga, termasuk Irham, adalah bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang mengaku mengalami intimidasi. “Jika ada warga yang merasa ditekan atau lingkungan hidupnya tercemar, diam bukanlah opsi. Kami membawa isu ini ke publik justru agar transparansi tercipta dan aparat berwenang bergerak lebih cepat,” imbuhnya.

Mendukung Proses Hukum Transparan

Meski demikian, Rizki Romdani menyatakan kesediaannya untuk mengikuti proses klarifikasi formal jika difasilitasi oleh pihak yang netral dan berwenang. Ia menyambut baik saran PWGK-KRESEK agar pemeriksaan terhadap PT Three Logam Utama dan dugaan intimidasi dilakukan secara objektif oleh instansi terkait.

“Saya sangat mendukung pemeriksaan transparan terhadap dokumen lingkungan dan aktivitas perusahaan. Saya juga siap bertemu dengan Kepala Desa Gunung Kaler dalam forum mediasi yang difasilitasi pihak ketiga yang netral, seperti kepolisian atau dinas terkait, untuk meluruskan kesalahpahaman ini,” tutup Rizki.