SuaraRepublik.com // TUNGKAL JAYA, MUBA — Aktivitas pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) yang diduga berkaitan dengan pasokan ke kawasan pertambangan PT BSPC dan PT GEL di Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, menjadi perhatian serius.

Sorotan tertuju kepada PT Parade Abdi Sinergi, setelah identitas perusahaan tersebut ditemukan pada badan mobil tangki industri yang disebut berkaitan dengan aktivitas pengangkutan BBM di wilayah tersebut.

Informasi yang dihimpun redaksi menyebutkan, kendaraan tangki itu diduga berkaitan dengan distribusi minyak olahan dari sejumlah lokasi, antara lain kawasan Masakan Patin, Simpang Bayat, dan wilayah Jambi menuju kawasan pertambangan di Muba.

Persoalan yang perlu dijawab bukan hanya apakah kendaraan tersebut merupakan transportir Pertamina atau bukan. Hal yang lebih penting adalah memastikan legalitas perusahaan, status operasional armada, asal-usul muatan, serta kesesuaian dokumen pengangkutan dengan jenis BBM yang dibawa.

Pertamina Tegaskan Kendaraan Bukan Transportirnya

Dalam konfirmasi kepada pihak Pertamina, redaksi memperoleh penjelasan bahwa perusahaan atau mobil tangki yang dimaksud bukan merupakan transportir Pertamina.

“Setelah kami cek, perusahaan/mobil tangki tersebut bukan transportir Pertamina. Jadi kami tidak mempunyai kewenangan untuk menindaknya,” demikian jawaban pihak Pertamina.

Pihak Pertamina juga menjelaskan bahwa minyak mentah hasil kegiatan tambang rakyat, sesuai ketentuan yang mereka rujuk, dijual kepada Pertamina EP dan Medco.

“Kalau ada penyimpangan, bisa ke pihak kepolisian. Karena jual beli barang ilegal,” demikian penjelasan lanjutan Pertamina.

Keterangan tersebut memperjelas bahwa kendaraan yang dipersoalkan tidak tercatat sebagai transportir Pertamina berdasarkan pemeriksaan pihak perusahaan. Namun, status tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran oleh PT Parade Abdi Sinergi.

Status Izin Pengangkutan Perlu Diverifikasi

Redaksi menemukan nama PT Parade Abdi Sinergi dalam daftar badan usaha pemegang izin usaha pengangkutan migas Ditjen Migas Kementerian ESDM yang diterbitkan pada periode sebelumnya.

Dalam daftar tersebut tercantum izin pengangkutan moda darat BBM dengan nomor 359/1/IU/ESDM/PMDN/2022, dengan tanggal berakhir izin yang tercatat pada 22 Oktober 2025.

Karena tanggal tersebut telah berlalu, perlu dipastikan apakah izin perusahaan telah diperpanjang, diperbarui, atau mengalami perubahan status.

Ditjen Migas Kementerian ESDM diminta memberikan verifikasi mengenai status perizinan terbaru perusahaan, termasuk ruang lingkup kegiatan yang diperbolehkan.

Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah kendaraan tangki yang menggunakan identitas perusahaan benar berada dalam penguasaan atau operasional PT Parade Abdi Sinergi serta apakah kegiatan pengangkutannya sesuai dengan ketentuan perizinan.

Asal-Usul Muatan dan Penerima BBM Harus Ditelusuri

Pertanyaan berikutnya menyangkut asal-usul dan jenis BBM yang diangkut. Apabila benar kendaraan tersebut membawa minyak olahan dari kawasan Masakan Patin, Simpang Bayat, maupun wilayah Jambi, maka pemasok, pemilik barang, proses pengolahan, dan penerima akhirnya perlu ditelusuri.

Dokumen yang perlu diperiksa meliputi:

  1. Surat jalan dan dokumen pengiriman.
  2. Dokumen asal-usul serta kepemilikan BBM.
  3. Jenis dan spesifikasi bahan bakar.
  4. Identitas pengirim dan penerima.
  5. Izin usaha pengangkutan dan niaga yang relevan.
  6. Kesesuaian armada dengan kegiatan operasional perusahaan.

Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah kegiatan pengangkutan berlangsung melalui jalur usaha yang sah atau terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

Kapolda Sumsel Diminta Telusuri Rantai Distribusi

Dugaan distribusi BBM yang belum jelas asal-usul dan legalitasnya perlu ditelusuri secara menyeluruh oleh Kapolda Sumatera Selatan melalui Ditreskrimsus Polda Sumsel.

Penelusuran diharapkan tidak hanya menyasar pengemudi kendaraan, tetapi juga pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan, kepemilikan muatan, pengangkutan, hingga penyerahan BBM kepada penerima.

Apabila ditemukan bukti awal tindak pidana, aparat diharapkan memeriksa pihak-pihak terkait berdasarkan peran dan alat bukti yang diperoleh.

Sementara itu, Ditjen Migas Kementerian ESDM diminta memeriksa aspek perizinan perusahaan. BPH Migas juga diharapkan menindaklanjuti apabila ditemukan dugaan penyimpangan distribusi BBM yang termasuk dalam lingkup kewenangannya.

PT Parade Abdi Sinergi Diminta Buka Klarifikasi

Sebagai perusahaan yang identitasnya tercantum pada badan mobil tangki industri, PT Parade Abdi Sinergi diharapkan memberikan penjelasan mengenai sejumlah hal berikut:

  • Apakah kendaraan tangki tersebut milik atau berada dalam operasional perusahaan?
  • Bagaimana status izin pengangkutan migas perusahaan saat ini?
  • Dari mana asal BBM yang diangkut?
  • Apakah perusahaan mengetahui jenis dan legalitas muatan?
  • Siapa pihak pemesan dan penerima pengiriman?
  • Apakah terdapat hubungan kerja sama dengan PT BSPC atau PT GEL?
  • Apakah surat jalan dan dokumen pengangkutan sesuai dengan muatan sebenarnya?

Publik menunggu kejelasan mengenai legalitas perusahaan dan rantai distribusi BBM tersebut. Pengawasan tidak seharusnya berhenti pada status kendaraan sebagai transportir Pertamina, tetapi harus mencakup seluruh aspek legalitas pengangkutan dan asal-usul barang.

Redaksi SuaraRepublik.com membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada PT Parade Abdi Sinergi, PT BSPC, PT GEL, PT ECN, PT Maxel, PT Victory, serta instansi terkait.

Catatan Redaksi: Seluruh informasi mengenai dugaan penyimpangan masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Identitas perusahaan pada kendaraan serta klarifikasi Pertamina bukan dengan sendirinya bukti tindak pidana. Redaksi mengedepankan asas praduga tak bersalah, keberimbangan, hak jawab, dan Kode Etik Jurnalistik.

Kategori: Investigasi
Penulis: Team SR
Editor: Redaksi