Terkait penolakan masyarakat Desa Ueruru terhadap PT CAS, gubernur menyatakan pemerintah akan melakukan pemeriksaan terhadap izin perusahaan dan status lahan yang dipersoalkan. Pemerintah juga akan menelusuri apakah lahan tersebut merupakan lahan desa serta bagaimana proses perizinannya apabila masyarakat menyatakan penolakan.
Pernyataan gubernur tersebut kini menjadi perhatian masyarakat yang berharap pemerintah tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menindaklanjutinya melalui pemeriksaan langsung dan keterbukaan dokumen.
Persoalan yang mencuat di Bungku Utara memperlihatkan bahwa masih ada sejumlah hal mendasar yang membutuhkan penyelesaian, mulai dari kepastian status tanah, legalitas perusahaan, perlindungan hak masyarakat, hingga pengawasan kawasan konservasi.
Masyarakat tentu tidak cukup hanya mendengar janji penyelesaian. Mereka membutuhkan kepastian hukum dan tindakan nyata dari pemerintah.
Kini publik menunggu apakah pernyataan gubernur mengenai pemeriksaan lahan dan perizinan PT CAS serta penurunan Polisi Kehutanan benar-benar diwujudkan di lapangan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan memberikan perhatian serius terhadap seluruh persoalan tersebut. Bahkan, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga diharapkan turut memberikan perhatian agar persoalan masyarakat di Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, tidak terus berlarut-larut tanpa kepastian.
Sebab, ketika masyarakat sudah menyampaikan aspirasi secara terbuka, yang dibutuhkan bukan sekadar jawaban, melainkan penyelesaian yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.