Beritarepubikviral//PADANG, – Pintu LKAAM Sumatera Barat, Selasa 10 November 2026, terbuka lebar menyambut langkah-langkah tamu yang membawa kabar dari seberang kampung. Komnas HAM Perwakilan Sumbar datang bukan dengan tangan kosong, melainkan membawa selembar resume kasus yang seakan masih menyimpan getar keluh dari Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman.

Lima utusan Komnas HAM duduk berhadapan dengan para penjaga marwah adat Minangkabau. Mereka adalah Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM, Sultanul Aripin, S.Sos, MH; Rahmawati, SE, dan Satria Hidayat, SH, keduanya Penata Sengketa HAM Ahli Muda; Nelly Norawati dari bagian Administrasi Perkantoran; serta Nami Puspita Sari, S.IP, Penata Sengketa HAM Ahli Muda.

Dari pihak tuan rumah, Waketum 1 Drs. Syafrizal Ucok, MM., Dt. Nan Batuah, Ketua Harian 1 LKAAM Sumbar, Dr. Amril Amir,M.Pd Dt.Lelo Basa, bersama Muzmaizer Dt Gamuak, Azhar Nuri Dt. Putiah, Ir. Zulkarnaini Dt Muncak Rajo, Arfa Kasni,MS, SP, MMP, C.Med Dt.Tumangguang, Sidi Guspen Khairul, Zulnadi St.Maruhun menyambut dengan kearifan khas penghulu adat.

Pertemuan ini bermula dari pengaduan Bagunung dan Arifin, warga Kampung Tongah, Nagari Taruang-Taruang. Menurut resume kasus Nomor 1422/PK-HAM/X/2026, anak mereka, Ahmad Taufik, diduga dianiaya oleh Irwan dan kawan-kawan pada 26 Agustus 2025.

Luka itu sempat mencari obatnya lewat jalur hukum: korban melapor ke Polres Pasaman, lalu kedua pihak menempuh perdamaian secara restorative justice. Di atas kertas perdamaian itu, maaf telah diberikan, dendam dijanjikan padam, dan laporan polisi dicabut.

Namun, menurut pengaduan, damai itu rupanya hanya sempat bernapas sebentar. Dendam yang konon belum padam disebut kembali menjelma menjadi sanksi adat. Tujuh kepala keluarga, termasuk seorang anggota Polsek Rao yang menerima laporan penganiayaan, dikabarkan “dikeluarkan” dari adat Kampung Tongah.

“Akibatnya, tali silaturahmi seolah terputus: yang meninggal tak boleh dijenguk, pernikahan keluarga kandung tak boleh dihadiri, dan doa bagi yang berpulang pun disebut dilarang. Uang ganti rugi yang telah disepakati di Polres Pasaman juga dilaporkan diminta kembali. Pihak korban mengaku kini tak lagi merasakan tenang dan aman karena intimidasi,” ujar Sultanul Aripin, S.Sos, MH.

Dalam catatan analisnya, Komnas HAM menilai tindakan tersebut berpotensi membatasi hak atas keadilan, hak atas rasa aman dan bebas dari rasa takut (Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM), serta hak atas kehidupan sosial yang layak. Karena itu, Komnas HAM merasa perlu mendengar suara dari berbagai sisi agar timbangan keadilan tidak berat sebelah. Langkah berikutnya adalah meminta informasi kepada Polres Pasaman, Polsek Rao, dan Wali Nagari Taruang-Taruang.

Kunjungan ke LKAAM ini menjadi cara Komnas HAM mengetuk pintu rumah besar adat Minangkabau, berharap kearifan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dapat ikut menyapa dan menenangkan luka tersebut. Sebab adat sejatinya adalah naungan yang memeluk, bukan dinding yang mengusir.

“Di antara marwah adat dan hak asasi manusia, ada suara kemanusiaan yang menanti untuk didengar. Sebab adat semestinya menjadi rumah bagi perdamaian, bukan tembok yang memisahkan persaudaraan,”tutur Dr.Amril Amir,M.Pd Dt.Lelo Basa.(Tb Mhd Arief Hendrawan)