MOROTAI | SuaraRepublik.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai meraih peringkat ketiga nasional dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku. Namun, rincian insentif berupa kendaraan operasional pelayanan dan bantuan keuangan yang diperoleh masih membutuhkan penjelasan terbuka.
Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Morotai bersaing dengan 46 kabupaten berdasarkan sejumlah indikator, di antaranya pelayanan administrasi kependudukan, capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta opini Ombudsman.
Penghargaan diterima Kepala Kantor Perwakilan Morotai di Jakarta, Zahri ST Panduko, yang mewakili pemerintah daerah.
Selain penghargaan, Pemkab Morotai memperoleh dukungan kendaraan operasional pelayanan dan insentif keuangan. Namun, jumlah kendaraan, besaran insentif, mekanisme penyaluran, serta waktu realisasinya belum dijelaskan secara terperinci.
Kondisi ini membuat keterbukaan informasi menjadi penting. Publik perlu mengetahui nilai insentif yang diterima, status penyaluran kendaraan, serta peruntukan bantuan keuangan tersebut.
Peringkat ketiga nasional tentu menjadi capaian yang patut diapresiasi. Namun, penghargaan juga perlu diikuti peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, termasuk kemudahan akses bagi masyarakat di wilayah terpencil dan perluasan pemanfaatan IKD.
Pemkab Morotai, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), perlu menjelaskan tindak lanjut penghargaan tersebut.
Sebab, keberhasilan pemerintah daerah bukan hanya diukur dari peringkat yang diraih, tetapi juga dari transparansi pengelolaan insentif dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.