MOROTAI | SuaraRepublik.com – Kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) seorang siswi di kapal KMP Holly Marry diduga berujung pada tindakan pelecehan verbal dan fisik. Dugaan tersebut kini diadukan ke Polres Pulau Morotai, Maluku Utara.
Pengaduan disampaikan dengan pendampingan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak (YLBH PPA) Morotai pada Rabu, 18 November 2026.
Dalam dokumen kepolisian, penerimaan pengaduan tercatat melalui Surat Tanda Penerimaan Pengaduan (STPP) Nomor STPP/261/XI/SPKT/2026, dengan nomor pengaduan 261/XI/2026/SPKT/Polres P. Morotai/Polda Malut.
Berdasarkan uraian pengaduan, dugaan tindakan tidak pantas itu terjadi selama korban menjalani PKL di kapal yang melayani rute Daruba–Ternate. Sejumlah awak kapal, termasuk kapten, disebut dalam rangkaian peristiwa yang dilaporkan.
Peristiwa tersebut diduga berlangsung pada 13 dan 14 November 2026. Dalam pengaduan, korban disebut mengalami perkataan bernada seksual dan merendahkan ketika sedang menjalankan tugas di kapal.
Dugaan tindakan itu tidak berhenti pada pelecehan verbal. Pengaduan juga memuat dugaan tindakan fisik tanpa persetujuan korban serta perilaku yang melanggar privasi selama berada di lingkungan kapal.
Kapten kapal turut disebut dalam pengaduan atas dugaan tindakan tidak pantas terhadap korban. Sejumlah awak kapal lainnya juga dicantumkan untuk ditelusuri keterangannya oleh kepolisian.
Rangkaian kejadian tersebut dilaporkan berdampak terhadap kondisi psikologis korban. Sebagai peserta PKL yang masih berusia anak, korban membutuhkan perlindungan dan pendampingan agar dapat menjalani proses hukum tanpa mengalami tekanan maupun intimidasi.
Piket SPKT Polres Pulau Morotai, Ipda Rifandi Husni Yoisangadji, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan tersebut.
“Kami di sini baru menerima laporan pengaduannya. Terkait kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum ABK di SPKT, laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia mengatakan pengaduan tersebut selanjutnya akan dilimpahkan kepada Satuan Reserse Kriminal Polres Pulau Morotai untuk penanganan lebih lanjut.
“Kasus dugaan pelecehan yang dilaporkan sedang dalam proses dan akan dilimpahkan besok di Reskrim Polres Morotai,” katanya.
Pendampingan YLBH PPA Morotai menjadi bagian penting dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi selama proses hukum. Penanganan perkara juga perlu memperhatikan kondisi psikologis serta kerahasiaan identitas korban sebagai anak.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.