“Jangan sampai perkara yang seharusnya diuji melalui proses peradilan pidana justru hanya diselesaikan melalui mekanisme internal institusi. Jika terdapat dugaan tindak pidana, maka harus ada proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Kapolda dan Kapolrestabes Diminta Periksa Seluruh Rangkaian Peristiwa

Praktisi hukum Rensis Oktaviani Kandouw, S.H., C.Med., turut menyoroti pentingnya mengusut persoalan tersebut secara menyeluruh.

Ia mendesak Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolrestabes Palembang melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melanggar hukum, serta memastikan penanganan perkara tidak hanya bergantung pada pengaduan keluarga atau korban.

Rensis juga mendorong pemeriksaan rekaman CCTV sebelum dan ketika keributan berlangsung, pengumpulan keterangan para saksi, serta pemeriksaan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik lahan tersebut.

Menurutnya, akar persoalan juga perlu ditelusuri, termasuk alas hak, bukti kepemilikan, dan dasar hukum penguasaan lahan di kawasan Pertanahan, Kecamatan Plaju.

“Perkara lahan di kawasan Pertanahan, Kecamatan Plaju, Kota Palembang sudah berlarut-larut dan tidak ada kepastian hukum dari pihak penyidik hingga berakhir bentrok fisik. Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolrestabes Palembang diminta memberikan penjelasan resmi terkait prosedur penangkapan, kondisi kesehatan kedua tersangka, serta adanya dugaan kekerasan, termasuk pemicu bentrokan ini bisa terjadi,” tegas Rensis, Senin (16/11/2026).

Transparansi Pemeriksaan Menjadi Tuntutan Keluarga

Perkara ini memunculkan sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka, mulai dari prosedur penangkapan, kondisi kedua tersangka sebelum dan sesudah diamankan, tindakan yang dilakukan selama pemeriksaan, hingga dugaan kekerasan yang disampaikan keluarga.

Pemeriksaan medis independen, visum et repertum, rekaman CCTV, serta keterangan saksi dinilai penting untuk memastikan fakta yang sebenarnya.

Redaksi mendorong Polrestabes Palembang dan Polda Sumatera Selatan memberikan klarifikasi resmi agar dugaan tersebut dapat diperiksa secara objektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Polrestabes Palembang mengenai tudingan tersebut. Ruang konfirmasi dan hak jawab tetap terbuka bagi pihak kepolisian maupun pihak terkait lainnya.

Catatan Redaksi: Seluruh dugaan kekerasan dalam pemberitaan ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan yang objektif. Asas praduga tak bersalah, keberimbangan, hak jawab, dan Kode Etik Jurnalistik tetap menjadi pedoman pemberitaan.

Kategori: Hukum & Kriminal
Penulis: Team SR
Editor: Redaksi