Suararepublik.com Mandailing Natal, – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan. Kali ini, sebuah alat berat jenis excavator dilaporkan berada di kawasan Tor Ampulu, Desa Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.
Berdasarkan informasi awal yang diterima redaksi pada 17 November 2026, excavator tersebut diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan emas tanpa izin. Informasi yang beredar juga menyebut nama Alimin yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut dan disebut-sebut sebagai anggota Korem Sibolga.
Namun demikian, identitas, status kedinasan, kepemilikan alat berat, serta dugaan keterlibatan yang bersangkutan masih membutuhkan verifikasi dan konfirmasi resmi. Redaksi tidak menempatkan informasi tersebut sebagai fakta hukum sebelum adanya bukti dan keterangan pihak berwenang.
ADA APA DI BALIK AKTIVITAS PETI TOR AMPULU?
Keberadaan alat berat di kawasan yang diduga menjadi lokasi pertambangan emas ilegal patut mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Penggunaan excavator dalam aktivitas pertambangan bukan persoalan sederhana. Apabila benar digunakan untuk kegiatan PETI, perlu ditelusuri siapa pemilik alat berat tersebut, siapa yang mengoperasikan, siapa yang membiayai, serta apakah kegiatan pertambangan memiliki izin yang sah.
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar penanganan PETI tidak hanya berhenti pada pekerja lapangan, tetapi juga menyentuh pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal maupun pihak yang bertanggung jawab atas operasionalnya.
JIKA ADA DUGAAN KETERLIBATAN OKNUM APARAT, HARUS DIUSUT
Informasi yang menyebut dugaan keterlibatan oknum Intel anggota Korem Sibolga menjadi perhatian tersendiri.
Institusi TNI dituntut menjaga kehormatan, kedisiplinan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, apabila terdapat dugaan keterlibatan anggota dalam aktivitas pertambangan tanpa izin, pemeriksaan internal harus dilakukan secara objektif dan transparan.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum. Siapa pun yang terbukti melanggar aturan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, tuduhan terhadap anggota institusi tertentu juga harus diuji melalui mekanisme pemeriksaan yang sah agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
APARAT DIMINTA TURUN LANGSUNG KE LOKASI
P2NAPAS.news mendorong Polres Mandailing Natal dan Polda Sumatera Utara untuk menelusuri dugaan aktivitas PETI di kawasan Tor Ampulu.
Selain itu, Kodam I/Bukit Barisan dan Denpom terkait diharapkan melakukan verifikasi apabila benar terdapat informasi mengenai dugaan keterlibatan anggota TNI.
Pemeriksaan di lapangan perlu mencakup:
1. Legalitas kegiatan pertambangan di kawasan Tor Ampulu.
2. Identitas pemilik dan pengelola excavator.
3. Pihak yang bertanggung jawab atas operasional alat berat.
4. Dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kegiatan PETI.
5. Dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.